Monopoli Tarif Aplikator Menjadi Akar Persoalan Ojol

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto mengatakan monopoli penetapan harga dan tarif potongan oleh perusahaan penyedia jasa aplikasi menjadi akar permasalahan driver ojek online alias ojol. Dengan status sebagai mitra, driver ojol mengeluhkan potongan aplikator yang terlalu besar dan melebihi batas maksimal 20 persen sebagaimana diatur pemerintah. Padahal, menurut Suroto, tarif yang dibebankan ke konsumen relatif murah.

“Sementara, pengemudi tidak pernah dilibatkan dalam penentuan tarif,” kata Suroto melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Mei 2025.

Suroto mengatakan sistem yang berjalan saat ini pun hanya menguntungkan perusahaan penyedia aplikasi. Keputusan yang tidak melibatkan pengemudi dan tidak adanya transparansi membuat perusahaan menjadi penentu nasib seluruh para pengemudi. Menurut dia, perilaku monopolistik perusahaan itu yang membuat masalah tidak pernah selesai, meski driver ojol sudah kerap melayangkan protes maupun demonstrasi.

Suroto berpendapat bahwa besarnya potongan aplikator dan tidak adanya pengakuan sebagai pekerja merugikan driver ojol, apalagi mereka menanggung risiko besar di jalan. Selain menanggung kebutuhan sehari-hari, driver pun memiliki beban biaya perawatan kendaraan. Di tengah masalah pendapatan, driver ojol  juga menghadapi persaingan ketat karena tidak adanya batasan bagi masuknya mitra pengemudi baru.

“Kemiskinan struktural dan sulitnya mendapat pekerjaan lain membuat para pengemudi ojol akhirnya tetap terjebak dalam dilema tak berkesudahan,” tuturnya.

Di tengah persoalan driver ojol yang terus berlarut ini, Suroto menyebut demokratisasi perusahaan bisa menjadi jalan keluar. Menurut dia, pemerintah bisa membuat regulasi yang mengatur tentang pembagian kepemilikan saham perusahaan penyedia aplikasi kepada para mitra pengemudi, tenant, dan pekerja lainnya seperti divisi logistik dan konsumen, termasuk konsumen. Dengan demokratisasi, penentuan kebijakan tidak lagi ditentukan secara semena-mena oleh manajemen maupun investor. Transparansi juga bisa dicapai melalui sistem ini.

“Rapat umum perusahaan akan menjadi tempat paling menentukan seluruh kebijakan yang adil,” tutur Suroto. “Tarif ditentukan bersama, keuntungan dibagi bersama dan beban ditanggung bersama.”

Adapun dalam aksi unjuk rasa pada Selasa kemarin, driver ojol menuntut penurunan potongan komisi menjadi 10 persen. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Umum Indonesia (SPAI) SPAI Lily Pujiati mengatakan tuntutan ini disuarakan karena ada aplikator yang melanggar aturan pemerintah dan memotong komisi lebih dari 20 persen. Bahkan, ia mengklaim ada pengemudi yang terkena pemotongan hingga 70 persen. “Pengemudi mendapat Rp 5.200, padahal pelanggan membayar Rp 18.000 untuk pengantaran makanan. Ini melanggar aturan pemerintah maksimal 20 persen,” ujarnya.

Aplikator membantah tudingan pengemudi. Presiden Gojek Indonesia Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan  Gojek menggunakan formula 80:20 di setiap biaya perjalanan. Maksudnya, 80 persen masuk kantong pengemudi ojol dan 20 persen masuk Gojek sebagai potongan tarif untuk aplikator. “Potongan komisi itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan, yang 15+5,” kata Catherine dalam forum pertemuan dengan Menteri Perhubungan di Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2025.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy juga mengklaim Grab selalu mematuhi regulasi dan tidak pernah memotong tarif ojol melebihi 20 persen. Ia mengatakan menjelaskan bahwa komisi 20 persen itu digunakan untuk pengembangan teknologi. Selain itu, untuk keselamatan melalui pembiayaan asuransi bagi mitra pengemudi maupun penumpang. Penggunaan lainnya, yaitu untuk program bantuan operasional bagi pengemudi ojol.

Government Relations Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf menyampaikan hal yang sama. Ia juga menyatakan tidak sepakat dengan tuntutan asosiasi pengemudi ojol yang meminta potongan tarif menjadi 10 persen. “Ini cukup berdampak besar bagi ekosistem transportasi online karena sulit untuk inovasi,” katanya.