Negara-negara dengan Kebijakan Jam Malam: Myanmar hingga Bangladesh

1 day ago 8

TEMPO.CO, Jakarta - Jam malam adalah salah satu kebijakan yang masih diterapkan di berbagai negara di dunia. Kebijakan ini diadakan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas sosial, terutama di situasi tertentu.

Walaupun jam malam kerap dikaitkan dengan pembatasan kebebasan bergerak, sejumlah negara tetap memberlakukan aturan ini dengan alasan yang dianggap penting untuk menjaga ketentraman masyarakat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lantas, negara mana saja yang masih memberlakukan kebijakan jam malam? Berikut beberapa negara yang masih menerapkan jam malam yang dikutip dari berbagai sumber.

Bangladesh

Dinukil dari Antara yang dimuat pada Jumat, 20 Juli 2024, diketahui pemerintahan Banglaseh memberlakukan jam malam nasional dan mengerahkan militer setelah aksi protes mahasiswa menewaskan 75 orang dalam tiga hari terakhir. Pembatasan dimulai pada Jumat tengah malam dengan pasukan militer ditugaskan mengendalikan situasi.

Pada Jumat siang, bentrokan anti-pemerintah menewaskan sedikitnya 30 orang, sebagian besar di ibu kota Dhaka yang menjadi pusat demonstrasi. Selain itu, lebih dari 2.000 orang terluka dalam kerusuhan yang meluas di seluruh negeri.

Pemerintah juga memutus akses internet seluler dan broadband untuk membatasi komunikasi. Jam malam resmi berlaku hingga Sabtu pukul 13.00 WIB, kemudian istirahat dua jam, lalu kembali diterapkan hingga Minggu pagi, dan akan dilanjutkan sesuai kebutuhan.

Di tengah gejolak ini, Perdana Menteri Sheikh Hasina membatalkan kunjungan resmi ke Spanyol. Protes bermula dari penolakan mahasiswa terhadap sistem kuota 56 persen dalam penempatan pekerjaan publik, yang sebagian besar dialokasikan bagi keturunan pejuang perang kemerdekaan 1971.

Pemerintah berencana mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk mengurangi kuota tersebut menjadi 20 persen. Sementara itu, lembaga pendidikan di seluruh negeri ditutup, namun mahasiswa tetap bertahan di kampus.

Myanmar

Pemberlakuan jam malam pernah diterapkan di Myanmar, terutama di Sittwe. Dilansir dari Al Jazeera, Selasa, 14 November 2023, kebijakan jam malam diberlakukan akibat meningkatnya konflik di dekat perbatasan India. Kelompok etnis bersenjata berhasil menguasai wilayah baru di barat laut setelah menyerang pos militer, termasuk di negara bagian Chin dan Rakhine. Konflik ini bermula sejak kudeta militer oleh Jenderal Min Aung Hlaing pada 2021, yang memicu perlawanan bersenjata. Militer memperluas status darurat dan memberlakukan jam malam di beberapa wilayah, dengan laporan tank dan toko tutup di Sittwe.

Pertempuran hebat terjadi di Rakhine, yang sebelumnya relatif damai berkat gencatan senjata antara Tentara Arakan (AA) dan militer, namun kesepakatan itu runtuh sejak AA memperkuat pengaruhnya. Selain AA, banyak kelompok etnis bersenjata lain juga terus berkonflik dengan militer Myanmar.

Sudan

Kantor Gubernur Negara Bagian Red Sea, Sudan, mengumumkan pemberlakuan jam malam di Port Sudan mulai pukul 23.00 hingga 05.00 WIB, Selasa, 31 Mei 2023 menurut laporan Tempo. Kebijakan ini diberlakukan setelah Komite Keamanan menangkap sejumlah pemberontak yang menyelinap dari luar wilayah dan diduga merencanakan aksi. Pemerintah mengapresiasi warga yang aktif melaporkan keberadaan kelompok tersebut, meski identitas pemberontak tidak dijelaskan secara rinci.

Status kedaruratan di wilayah Port Sudan juga diperpanjang menyusul situasi ini. Konflik di ibu kota Khartoum yang meletus sejak 15 April 2023 menjadi latar belakang ketegangan politik di Sudan. Dunia internasional mendukung transisi menuju pemerintahan sipil melalui pemilu, meski kekuasaan masih dikuasai oleh pejabat militer dan paramiliter sejak penggulingan Presiden Omar al-Bashir pada 2019. Kudeta pada 2021 memicu proses penyerahan kekuasaan ke warga sipil, namun restrukturisasi militer dan paramiliter masih berlangsung.