Pagu Efektif KKP Rp 3,58 T, Trenggono Minta DPR Setujui Pembukaan Blokir Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Komisi IV DPR RI untuk menyetujui usulan membuka kembali anggaran yang sebelumnya masih terblokir karena kebijakan efisiensi. Usulan pembukaan blokir anggaran itu disebut untuk mendukung program KKP dalam sektor swasembada pangan hingga penciptaan lapangan pekerjaan baru.

“Kami sangat mengharapkan dukungan dari Komisi IV DPR RI terhadap usulan relaksasi dan revisi anggaran buka blokir. Terutama untuk pembiayaan program yang mendukung swasembada pangan, pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dan penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 April 2025.

Trenggono menyebut bahwa pagu efektif anggaran KKP pada tahun ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 4,84 triliun. Namun karena terdampak efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, maka pagu efektif KKP tahun 2025 sebesar Rp 3,58 triliun.

Kementerian KKP, kata Trenggono, sudah merancang program bantuan pemerintah yang mencakup sarana produksi dan pemberdayaan bagi nelayan. Kemudian pembudidayaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar Rp 3,58 triliun tersebut tergolong kecil dan tidak mampu mengakomodir sejumlah program yang dicanangkan KKP. Makanya dia meminta kepada Komisi IV DPR untuk menyetujui usulan pembukaan blokir anggaran dan mengembalikan ke pagu efektif anggaran KKP menjadi 4,48 triliun.

Dalam rapat bersama itu, Trenggono juga membeberkan pengelolaan proyek strategis di KKP yang mendapat pinjaman dan hibah luar negeri. Total pinjaman luar negeri KKP sebesar Rp 957 miliar dan hibah luar negeri sebesar Rp 50,4 miliar.

Proyek tersebut antara lain pengelolaan kawasan konservasi perairan laut melalui program Ocean for Prosperity yang sudah dirancang sejak periode 2014-2019 dan sudah lama sekali karena ini menjadi bagian dari untuk mencapai target Marine Protection Area yang dicanangkan UN Ocean.

Trenggono meminta usulan terkait pinjaman dan hibah luar negeri juga disetujui untuk menjalankan berbagai program yang telah direncanakan. "Tentu karena melalui anggaran APBN tidak mencukupi, kami mengusulkan dengan dibiayai metode pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri," ucap Trenggono.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau yang dikenal dengan Titiek Soeharto menyetujui untuk mendukung usulan pembukaan blokir anggaran itu. “Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk membuka pemblokiran anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025,” kata Titiek membacakan hasil rapat bersama tersebut.

Politikus Gerindra ini juga membenarkan pembukaan blokir tersebut dapat menunjang pembiayaan program dan mendukung swasembada pangan. Kemudian, Komisi IV DPR berpendapat pembukaan blokir anggaran ini menjadi salah satu upaya mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru sesuai dengan misi Asta Cita pemerintah.