Pemerintah Minta Mahasiswa Dukung Prabowo

BADAN Komunikasi Pemerintah atau Bakom meminta mahasiswa mendukung Presiden Prabowo Subianto. Kepala Bakom Muhammad Qodari menyampaikan pernyataan tersebut merespons demo mahasiswa yang berlangsung pekan ini.

Salah satu tuntutan unjuk rasa tersebut adalah agar pemerintah menyetop pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut Qodari, Presiden Prabowo sejak awal masa pemerintahannya justru sudah berfokus pada penghentian pemborosan anggaran dan peningkatan efisiensi belanja negara.

"Mengenai tuntutan mahasiswa, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," kata Qodari dalam keterangan tertulis, Ahad, 14 Juni 2026.

Qodari berujar, Prabowo melakukan penghematan terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial sejak awal menjabat. Kebijakan tersebut, menurut dia, berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp 300 triliun.

Karena itu, Qodari berkata, mahasiswa seharusnya mendukung Presiden Prabowo. "Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," kata dia.

Meski demikian, Qodari menilai tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah wajar dalam sistem demokrasi. Menurut dia, pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

Aksi massa bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" yang diinisiasi aliansi mahasiswa sebelumnya berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026. Setidaknya ada lima tuntutan aksi kali ini.

Pertama adalah agar pemerintah menyetop pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Ketiga, hentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Keempat, aliansi juga menuntut akhir terhadap militerisme di ranah sipil. Terakhir, mereka juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.