Peneliti Celios Minta BGN Batalkan Pembiayaan MBG dari Hibah

BADAN Gizi Nasional atau BGN diminta tidak melanjutkan rencana skema pendanaan dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skema tersebut berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR), hibah luar negeri, dan perusahaan yang beroperasi di daerah.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah mengatakan skema tersebut berpotensi membuka celah korupsi baru. "Apa yang dilakukan BGN saat ini masih sporadis dan reaktif sehingga penambahan anggaran seperti itu malah riskan," kata Isnawati kepada Tempo, Rabu, 10 Juni 2026.

Isnawati menuturkan, sebenarnya sumber dana di luar APBN bisa jadi potensi untuk mengurangi beban negara. Namun persoalannya tata kelola program MBG di bawah BGN masih carut marut. Bahkan, skandal korupsi menimpa mantan Kepala BGN Dadan Hidayana bersama dua wakilnya, Sonny Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Menurut Isnawati, yang juga menjadi Ahli Kebijakan dan Kesehatan Pangan di MBG Watch, hal paling mendesak yang wajib dilakukan BGN adalah evaluasi program. Terutama ihwal ketepatan sasaran penerima MBG. Ia berujar langkah perbaikan ini lebih penting ketimbang mencari sumber pendanaan baru di luar APBN.

Apabila program ini tepat sasaran, kata Isnawati, pemerintah bisa menghemat anggaran sampai akhir tahun. Jika program Makan Bergizi Gratis hanya dialokasikan bagi daerah dan penerima yang benar-benar membutuhkan, pagu anggaran yang ada bisa dikembalikan untuk belanja pendidikan hingga kesehatan. "Pendanaan non-APBN bisa jadi opsi untuk pembiayaan MBG, dengan syarat alokasi uang negaranya dikembalikan ke belanja prioritas awal," kata Isnawati.

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang menyampaikan peluang pendanaan untuk dapur MBG di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) menggunakan sumber dana alternatif. Ia menyebut dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR badan usaha milik negara, hibah luar negeri, atau perusahaan besar. Nanik menyampaikan hal ini usai dilantik sebagai Kepala BGN pada Senin, 8 Juni 2026.

Menurut Nanik, peluang pendanaan dari luar APBN itu terbuka untuk wilayah-wilayah yang belum digarap investor. Ia menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN mengurangi ketergantungan pada APBN. Terutama untuk pengembangan dapur MBG di wilayah yang belum tersentuh investor.

Adapun pada Kamis, 11 Juni 2026, Nanik menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Kepada wartawan, ia mengatakan akan melaporkan soal efisiensi anggaran di Badan Gizi Nasional.

"Efisiensi anggaran. Kabar gembira, biar turun (anggaran)" kata Nanik, dikutip dari Antara. Namun, ia belum merinci informasi lebih lanjut ihwal efisiensi anggaran yang bakal dilakukan.