Penjelasan BPS soal Perbedaan Data Kemiskinan dengan Versi Bank Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik buka suara ihwal perbedaan angka kemiskinan antara BPS dengan Bank Dunia.

Dalam laporan Macro Poverty Outlook yang dirilis April 2025, Bank Dunia melaporkan ada sebanyak 60,3 persen masyarakat Indonesia yang tinggal di bawah garis kemiskinan atau setara 171,8 juta jiwa. Sedangkan berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 adalah sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa.

Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, meski terdapat perbedaan yang signifikan, tetapi data tersebut tidak bertentangan. “Perbedaan muncul disebabkan adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda,” ucap Amalia dalam keterangan resmi pada Jumat, 2 Mei 2025.

Amalia menjelaskan, Bank Dunia memiliki tiga garis kemiskinan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global dan membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara. Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dolar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli. US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp 5.993,03.

Garis kemiskinan pertama ialah international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem dengan PPP US$ 2,15 per kapita per hari. Kedua, negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income) dengan PPP US$ 3,65 per kapita per hari. Ketiga, negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income).dengan PPP US$ 6,85 per kapita per hari.

Menurut Amalia, angka kemiskinan Indonesia sebesar 60,3 persen versi Bank Dunia diperoleh dari estimasi tingkat kemiskinan berdasarkan standar upper-middle income sebesar US$ 6,85 PPP. “Standar ini disusun berdasarkan median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah atas, bukan berdasarkan kebutuhan dasar penduduk Indonesia secara spesifik,” kata Amalia.

Amalia mengatakan, Indonesia saat ini memang dikategorikan sebagai berpendapatan menengah atas (upper-middle income) dengan Gross National Income (GNI) per kapita sebesar US$ 4.870 pada tahun 2023. Akan tetapi, kata dia, posisi Indonesia baru saja naik ke kategori tersebut sehingga masih dekat dengan ambang batas bawah. Adapun range nilai GNI di kategori menengah atas adalah US$ 4.516 - US$ 14.005.

Sementara itu, BPS mengukur garis kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN) atau jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. “Oleh karenanya, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia,” ujar Amalia.