Perkuat Layanan Publik, Pemprov DKI Raih Penghargaan Kemendagri

INFO TEMPO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menorehkan prestasi dengan menerima Piagam Penghargaan Prestasi Pemerintah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025, di mana Pemprov DKI meraih skor 3,6762 dan masuk dalam kategori kinerja tinggi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia menegaskan pentingnya menjaga konsistensi kinerja agar prestasi tersebut dapat dipertahankan di masa mendatang.

“Ini hasil kerja bersama seluruh OPD DKI Jakarta sehingga kami dapat mempertahankan prestasi ini. Mudah-mudahan bisa terus dijaga pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Rano saat menerima penghargaan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 27 April 2026.

Rano juga mengapresiasi Kemendagri atas pembinaan berkelanjutan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov DKI untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta efektivitas program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus menjaga kinerja pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berdampak langsung bagi warga, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan arah pembangunan nasional,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi kepada para kepala daerah yang dinilai mampu menghadirkan kinerja nyata melalui inovasi dan capaian terukur. Ia menekankan bahwa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan tingkat pengangguran menjadi bukti konkret keberhasilan pemerintah daerah.

Menurut Bima, otonomi daerah tidak hanya soal pembagian kewenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal. Ia menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di seluruh tingkatan pemerintahan.

“Otonomi daerah harus diiringi ikhtiar berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia. Bukan hanya kepala daerah yang andal, tetapi juga jajaran OPD hingga tingkat kecamatan dan desa,” jelasnya.

Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026, Pemprov DKI Jakarta juga menggelar upacara di halaman Balai Kota DKI Jakarta. Upacara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri.

Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa tema Hari Otonomi Daerah 2026, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan kemandirian serta tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal, dengan tetap menjaga sinergi bersama pemerintah pusat.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor guna mendukung pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Semangat otonomi daerah diharapkan mampu menjadi pendorong utama dalam menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh warga.(*)