Progres Sekolah Rakyat: Kementerian PU Siapkan Infrastruktur di 65 Lokasi

14 hours ago 3

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) akan mengoperasikan sekolah rakyat mulai tahun ajaran baru 2025/2026 untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan terdapat 53 lokasi sekolah rakyat yang sudah siap beroperasi. Tambahan lokasi lainnya masih dalam proses survei kelayakan lahan dan sarana prasarana.

Sekolah rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab adalah Kemensos. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu guna memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school.

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah berkoordinasi dengan Kemensos dan kementerian atau lembaga terkait guna mempersiapkan dan mempercepat pekerjaan konstruksi sesuai usulan lokasi sekolah rakyat tahap pertama sebanyak 65 lokasi.

“Sekolah rakyat tahap pertama sebanyak 65 lokasi telah selesai disusun dokumen perencanaan teknisnya pada minggu keempat April 2025 dan ditargetkan mulai konstruksi pada minggu ketiga Mei 2025,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dia menuturkan penanganan sekolah rakyat tahap 1 di 65 lokasi akan menggunakan metode model 1 dengan lingkup kegiatan meliputi rehabilitasi atau renovasi bangunan milik Kemensos, perguruan tinggi, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.

“Saat ini, sudah ada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terkait penetapan 65 lokasi sekolah rakyat tahap 1 dan sedang dalam proses penyiapan pengadaan penyedia jasa konstruksi dan penyedia jasa konsultansi,” ujar Dody.

Selain pelaksanaan di 65 titik tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan sekolah rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian PU. Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan.

Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat atau Satgas Sekolah Rakyat yang bertujuan mendukung program unggulan pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul.

Dua Strategi Prabowo Menghapus Kemiskinan Ekstrem

Gus Ipul memaparkan dua strategi yang telah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus kemiskinan ekstrem. “Strategi pertama dari Pak Presiden Prabowo adalah memperbaiki data, datanya sudah tunggal yang diemban dan diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” kata dia di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.

Setelah data tunggal dari BPS itu terbit, kata dia, Kemensos akan memverifikasinya untuk mengetahui secara riil berapa banyak masyarakat yang masih hidup di garis kemiskinan ekstrem.

“Kami yang membantu melakukan pemutakhiran. Masih ada sekitar tujuh juta lebih penduduk yang tidak diketahui keberadaannya atau NIK (nomor induk kependudukan) sudah tidak aktif, sekarang sedang identifikasi,” ujarnya.

Dia menilai kepastian mengenai data ini merupakan pedoman utama agar bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat miskin bisa tepat sasaran.

Adapun strategi presiden yang kedua untuk menghapus kemiskinan ekstrem adalah menyelenggarakan program pendidikan berupa sekolah rakyat. Gus Ipul menuturkan Prabowo meyakini salah satu upaya konkret yang bisa dilakukan dalam memberantas persoalan kemiskinan adalah melalui pemerataan akses pendidikan.

Karena itu, kata Gus Ipul, dua strategi tersebut memiliki pola yang saling terhubung antara satu dan lainnya, yakni tidak hanya ketepatan data jumlah penerima bansos, tetapi juga memenuhi hak anak-anak dari keluarga miskin, khususnya kategori miskin ekstrem.

“Pada intinya, Pak Presiden menginginkan program kami memberikan manfaat kepada masyarakat. Kuncinya, data harus akurat dan kami terus melakukan update secara berkala. Ini luar biasa rancangannya, agar kami mempertajam penurunan kemiskinan,” tuturnya.

Sebelumnya, Mensos mengatakan Prabowo meminta agar penyelenggaraan sekolah rakyat direncanakan secara matang dan tepat sasaran. Gus Ipul menegaskan perencanaan tersebut harus dilakukan dengan matang, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga kelulusan siswa.

“Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang dan perencanaannya baik sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 30 April 2025.

Adapun tambahan lokasi lainnya masih dalam proses survei kelayakan lahan dan sarana prasarana. “Akan kami tambah lagi titiknya untuk penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ini,” katanya.

BPS: 53 Sekolah Rakyat Berada di Kantong Kemiskinan

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan 53 titik sekolah rakyat berada di kantong-kantong kemiskinan. “Lokasi 53 sekolah rakyat itu kami sudah melihat berada di wilayah-wilayah kantong kemiskinan,” kata dia di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Wilayah-wilayah tersebut juga memiliki jumlah penduduk usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan formal. Berdasarkan pemetaan data tersebut, kata dia, program sekolah rakyat memberikan akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang belum bersekolah, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Amalia mengatakan peran BPS dalam program sekolah rakyat berfokus pada penyediaan data yang dibutuhkan oleh Kemensos dengan menggunakan sumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). “Ini adalah contoh bagaimana salah satu program yang betul-betul evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti),” ucapnya.