PSI dan Jokowi Dinilai Bisa Menguntungkan Satu Sama Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berpendapat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mantan presiden Joko Widodo bisa saling menguntungkan satu sama lain. Hal itu dia ungkapkan merespons isu pencalonan diri Jokowi sebagai ketua umum PSI. 

Menurut Agung, bila Jokowi ingin mempertahankan warisan politiknya atau menguatkan pengaruhnya di daerah-daerah, maka ia harus berpartai. Di sisi lain, Agung juga menilai PSI membutuhkan sosok kunci sebagaimana yang dimiliki sejumlah partai besar lainnya. Dengan demikian, Jokowi bisa menjadi tokoh sentral di tubuh PSI. “Ini mutualisme. PSI butuh figur, Jokowi butuh kendaraan politik,” tutur Agung ketika dihubungi pada Rabu, 14 Mei 2025. 

Namun persoalannya, kata Agung, apakah Jokowi mau jika diidentikan dengan satu partai saja. Pasalnya, relawan Jokowi menginginkan dia untuk tak terafiliasi dengan satu partai saja. “Tapi saya lihat kebutuhan politiknya, Jokowi itu butuh mesin partai, butuh kendaraan politik yang solid,” ujar dia.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Yoes Kenawas, juga mengatakan hal yang serupa. Menurut Yoes, PSI membutuhkan Jokowi karena mantan presiden itu merupakan figur yang sangat populer. Survei LSI yang terbit pada 15 Oktober 2024, menunjukkan bahwa Jokowi lengser dengan tingkat kepuasan publik 80,8 persen.

“Jokowi sangat menarik bagi PSI untuk meningkatkan elektabilitas PSI di 2029 nanti,” kata Yoes melalui pesan suara kepada Tempo pada Rabu, 14 Mei 2025. “Karena PSI parpol kan mereka pasti tidak lihat 2029 saja. Mereka ingin menaikan daya tawar untuk masa depan.”

Di sisi lain, kata Yoes, Jokowi bisa memanfaatkan PSI sebagai kendaraan bagi dinasti politiknya. “Tanpa posisi ketum partai politik, Jokowi hanya mantan presiden. Enggak punya daya tawar politik,” kata Yoes. “Sangat penting bagi Jokowi agar tetap relevan dalam politik indonesia saat ini.”

Pada Selasa, 13 Mei 2025, PSI membuka pendaftaran bakal calon ketua umum partai. Registrasi pemilihan raya itu dibuka sampai akhir bulan ini. Proses penetapan dan pengumuman nama-nama calon ketua umum rencananya dilakukan hingga 18 Juni 2025. Setelah itu, para calon ketum akan melaksanakan proses kampanye mulai 19 Juni hingga 11 Juli 2025.

Selanjutnya, PSI akan mengumumkan daftar pemilih tetap pemilihan raya partai pada 10 Juli 2025. Sedangkan mulai 12 hingga 19 Juli 2025, partai memasuki masa pencoblosan. Adapun rangkaian tahapan pemilu raya ini akan bermuara pada Kongres PSI. Pengumuman hasil pemilu raya PSI rencananya akan dilakukan dalam Kongres PSI pada 19 Juli 2025, di Solo, Jawa Tengah.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia Andy Budiman menyatakan semua kader bisa mencalonkan diri menjadi ketua umum partai. PSI bahkan tak menutup kemungkinan Jokowi turut mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketum. 

Andy mengatakan, pemilihan raya PSI dapat diikuti oleh semua orang yang berstatus kader dan memiliki kartu tanda anggota atau KTA partai. “Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan,” ucap Andy di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa, 13 Mei 2025. 

Saat berjumpa dengan awak media di salah satu rumah makan di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu, 14 Mei 2025, Jokowi berbicara soal kans menjadi ketua umum PSI. Jokowi mengatakan masih memperhitungkan apakah akan ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketum. 

”Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah," kata Jokowi. Dia menyatakan belum mendaftarkan diri untuk menjadi ketua umum PSI. Dia menyebut waktu pendaftarannya masih panjang.

PSI saat ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Ketika ditanya peluang bersaing dengan anaknya sendiri, Jokowi menyebutkan calon lain akan mundur jika dia memutuskan untuk mendaftar. “Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar. Mungkin,” kata mantan gubernur Jakarta ini.

Daniel Ahmad Fajri dan Septia Ryanthie berkontribusi dalam penulisan artikel ini.