Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp 49,8 Triliun Tahun Depan

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan anggaran sebesar Rp 49,8 triliun untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2027. Pagu ini digunakan untuk mendukung sederet program yang akan dilakukan tahun depan.

Angka ini sedikit lebih tinggi dari pagu indikatif Kemenkeu 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 47,13 triliun. “Secara tren, pagu yang diusulkan ini sama dengan panggung tahun anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi,” ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026.

Purbaya menjelaskan pada 2027 rencana kerja Kementerian Keuangan dirancang untuk mendukung program kerja prioritas nasional (PKPN) dan kegiatan strategis. Ada lima program yang akan dijalankan. Pertama, program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi dengan pagu anggaran Rp 36,33 miliar.

Selanjutnya, program pengelolaan penerimaan negara dengan anggaran sebesar Rp 1,62 triliun. Lalu, ada program pengelolaan belanja negara dengan anggaran Rp 14,12 miliar. Program keempat adalah pengelolaan perbendaraan kekayaan negara dan risiko dengan usulan pagu anggaran Rp 194,68 miliar. Serta terakhir, program dukungan manajemen dengan anggaran sebesar Rp 47,93 triliun.

Kelima program ini juga diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional. Dari sisi kebijakan fiskal akan diarahkan untuk turut membantu pendanaan pendidikan dasar terhadap peningkatan akses pendidikan yang mendukung Sekolah Rakyat. Sedangkan program pengelolaan penerimaan negara digunakan untuk sinergi patroli laut yang terkoordinasi, yang mendukung PKPN pemberantasan penyelundupan.

Belanja negara akan digunakan untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang mendukung PKPN 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pengelolaan perbendaraan kekayaan negara dan risiko dengan kegiatan kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang mendukung beberapa PKPN yaitu Makanan Bergizi Gratis (MBG), 3 juta rumah, Sekolah Rakyat, dan KDMP. Program Kemenkeu juga diarahkan mendukung kegiatan antara lain pendanaan untuk volume penyaluran selisih harga biodiesel dalam mendukung PKPN mandatori biodiesel 50 atau B50.

Usulan ini disampaikan Purbaya dalam pendahuluan perencanaan kegiatan dan anggaran tahun 2027. Rapat Dengar Pendapat antara Kemenkeu dengan Komisi XI DPR dijadwalkan masih akan berlanjut pada Senin malam, 15 Juni 2026.