Respons Kampus soal Rencana Pemerintah Tutup Prodi Tak Relevan

SEJUMLAH perguruan tinggi negeri mengakui belum menerima informasi resmi ihwal wacana pemerintah menutup program studi yang dianggap tidak lagi relevan dengan industri. Rencana ini digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Badru Munir Sukoco mengatakan wacana menutup program studi dilakukan untuk menekan kesenjangan antara lulusan kampus dan kompetensi yang diperlukan dunia kerja. Kemendikti, kata dia, mencatat ada 1,9 juta sarjana yang dihasilkan kampus setiap tahunnya.

Jumlah itu dinilai telah membuat para lulusan perguruan tinggi kesulitan dalam mencari pekerjaan. Penyebabnya karena kebutuhan di lapangan acap kali tidak cocok dengan latar pendidikan sarjana.

Badri mencontohkan, program ilmu sosial dan kependidikan sebagai kejuruan yang mengalami kelebihan pasokan lulusan. Karena itu, dia mengatakan rencana menutup program studi yang tak lagi relevan dengan kebutuhan industri bakal dilakukan segera.

"Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih. Kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi," kata Badrid dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, di Kabupaten Badung, Bali pada Kamis, 23 April 2026.

Zahrotur mengatakan Unpad tidak ingin menempuh jalan ekstrim dengan menutup program studi semacam itu. Alih-alih menutup prodi tersebut, Unpad menilai evaluasi lebih tepat diarahkan pada pembaruan kurikulum dan penyegaran, sehingga program studi bisa menjadi relevan dengan kebutuhan kerja.

Dia menilai hasil evaluasi tidak harus berujung pada penutupan program studi. Ada sejumlah alternatif yang bisa dilakukan, seperti memperbarui materi pembelajaran, menambahkan pendekatan multidisiplin, atau menggabungkan program studi yang memiliki kedekatan bidang.

“Rekomendasinya tidak hanya ditutup. Bisa jadi prodi itu di-update supaya lebih relevan, atau di-merge dengan prodi lain yang serumpun,” ujarnya, pada Sabtu, 25 April 2026.

Di sisi lain, dia menjelaskan secara aturan tidak boleh sebuah program studi dihentikan atau ditutup secara serta merta. Kampus, kata dia, harus menunggu hingga mahasiswa angkatan terakhir lulus. Untuk jenjang sarjana, masa tunggu tersebut bisa mencapai hingga tujuh tahun atau 14 semester.

Namun, kata dia, evaluasi terhadap relevansi perguruan tinggi semestinya dilakukan hati-hati dan tidak terburu-buru. Dia mengatakan evaluasi atau penyesuaian itu harus dilakukan secara komprehensif dan berdasarkan kajian akademik.

“Proses evaluasi tersebut tentu perlu dilakukan secara hati-hati, komprehensif, dan berbasis kajian akademik yang mendalam,” ujar Ketut pada Sabtu, 24 April 2026.