Respons UGM soal Rencana Penutupan Prodi

REKTOR Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia mengaku pihak UGM rutin mengevaluasi program studi (prodi) di UGM. Karena itu, dia terbuka untuk menutup, membuka, menggabungkan (merger prodi), atau mentransformasi prodi.

"Karena memang kita berhadapan pada dunia dan juga tantangan yang sangat dinamis," kata Ova menanggapi rencana penutupan prodi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri melalui pesan suara, Senin, 27 April 2026.

Dia berkata institusi pendidikan mesti sesuai dengan kebutuhan zaman. Institusi pendidikan perlu secara rutin melakukan analisis situasi. "Apa yang dibutuhkan, kurikulum seperti apa, kompetensi seperti apa yang dibutuhkan, atau jenjang apa yang dibutuhkan," kata dia. 

Menurut dia, institusi pendidikan berperan memberikan bekal berupa kemampuan kepada mahasiswa. Tujuannya, lulusan dapat menghadapi tantangan secara mandiri.

Selain itu, prodi-prodi ke depan perlu bekerja sama dengan industri atau tempat sesuai sektor pengguna dari lulusan itu. Kebijakan dari pendidikan tinggi harus dibuat dan memperhitungkan sektor penggunanya.

"Apakah industri, apakah justru juga tempat pendidikan. Jadi kalau yang kita lihat ini seolah-olah sendiri-sendiri, sehingga kalau mungkin terjadi oversupply, ya mungkin saja itu terjadi kalau misalnya tidak pernah dibincangkan bersama-sama," kata dia. 

Dia juga menyarankan ada standar baik dalam pembukaan dan penutupan sekolah. Standar baik itu akan membuat masyarakat terlindungi. 

"Belum lagi pembukaan sekolah itu begitu kadang mudah, tapi nutupnya kadang orang ragu-ragu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada standar-standar yang baik, saya kira itu akan menjelaskan kepada masyarakat," ujar Ova. 

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berencana menutup berbagai program studi yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri pertumbuhan ekonomi di masa depan. Rencana ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, 23 April 2026.

Badri mengatakan rencana ini akan dieksekusi dalam waktu dekat. Ia lantas meminta perguruan tinggi memiliki kerelaan hati untuk menyeleksi prodi apa saja yang perlu ditutup.

“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri Munir Sukoco, dipantau dari siaran ulang Youtube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 

Badri menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk menekan kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kemendikti mencatat setiap tahun kampus meluluskan hingga 1,9 juta sarjana. Namun, kata Badri, para lulusan itu kesulitan mencari pekerjaan lantaran kebutuhan di lapangan tidak cocok dengan latar belakang pendidikan mereka.