Sejumlah Kampus Yogya Bakal Gelar Demonstrasi Sore Ini, Bawa 6 Tuntutan

ELEMEN mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta kembali turun ke jalan sore nanti, Senin 15 Juni 2026.

Demonstrasi ini hanya berselang sehari setelah gerakan Rakyat Memanggil yang digelar pada Sabtu 13 Juni 2026 di simpang Gejayan lalu.

Pada unjuk rasa kali ini, mahasiswa mendesak Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mengevaluasi sejumlah kebijakan negara yang dinilai tidak menyelesaikan masalah bangsa.

Elemen mahasiswa yang akan menggelar unjuk rasa hari ini berasal di antaranya dari Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (KM Fisipol UGM). Ada juga Poros Keluarga Mahasiswa dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Adapun KM Fisipol UGM mengambil titik aksi di Taman Pintar Fisipol UGM serta instruksi pakaian atau dresscode berwarna hitam. 

Dalam unjuk rasa tersebut, mereka juga menghadirkan mimbar bebas sebagai wadah bagi masyarakat untuk bersuara dan mengekspresikan keresahan sebagai bentuk perlawanan terhadap pembungkaman. 

"Saatnya menyatukan suara, menyampaikan tuntutan, dan menunjukkan ketidakberdayaan untuk tinggal diam atas penderitaan rakyat, karena jika ketidakadilan terus dibiarkan maka diam adalah bentuk pengkhianatan," ujar Koordinator Majelis Mahasiswa Fisipol UGM, Noor Hanifah Arrasyid dalam keterangannya.

Unjuk rasa yang dilakukan Fisipol UGM ini juga membawa semangat hidup rakyat Indonesia, tagar darurat demokrasi, tagar revolusi atau tidak sama sekali, serta tagar matinya nurani Prabowo Gibran.

KM Fisipol UGM mengusung sedikitnya enam poin tuntutan pada rezim Prabowo-Gibran.

Pertama, KM Fisipol UGM menuntut pemerintah membatalkan UU TNI dan Polri dan menegakkan supremasi sipil sepenuhnya.

Kedua, menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak. Ketiga, menuntut pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP.

Keempat, mendesak pemerintah untuk segera menguatkan nilai rupiah. Kelima, mendesak pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi antara negara dan warga negara guna mengembalikan kepercayaan masyarakat

Keenam, KM Fisipol UGM mendesak Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk segera mengambil sikap resmi yang berpihak pada nestapa rakyat.

Adapun elemen mahasiswa UII Yogyakarta memusatkan demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY).

Alamsyah selaku perwakilan dari Poros Keluarga Mahasiswa UII Yogyakarta menyatakan aksi ini dilatarbelakangi kegelisahan mendalam mahasiswa terhadap situasi kepemimpinan nasional saat ini.

"Hari ini rakyat dipaksa hidup dalam ketidakpastian. Harga kebutuhan pokok terus menghimpit, lapangan pekerjaan semakin sempit, ruang demokrasi kian tercekik, sementara penguasa sibuk mempertontonkan kebijakan yang jauh dari kebutuhan masyarakat," kata dia.

Sehungga sivitas UII pun turun ke jalan, menolak menjadi generasi yang hanya menonton ketika konstitusi dikesampingkan dan suara rakyat diperlakukan sebagai gangguan. 

"Negara dibentuk untuk melayani rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai objek percobaan kebijakan yang gagal menjawab persoalan nyata," tutur Alamsyah.

Alamsyah mengimbuhkan bahwa ketika instrumen kritik dan hukum sudah tidak lagi berpihak pada kepentingan publik, maka mahasiswa memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk memimpin gerakan perubahan di masyarakat.

"Ketika kritik dibungkam, ketika hukum kehilangan keberpihakannya, dan ketika kepentingan segelintir orang lebih didengar daripada jeritan rakyat, maka mahasiswa memiliki kewajiban moral untuk bersuara," kata dia.

"Sebab sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang memilih diam. Karena demokrasi tidak akan mati dalam satu malam. Demokrasi mati ketika rakyat takut bersuara dan mahasiswa kehilangan keberanian untuk melawan," ujarnya.