Soal Temuan KPAI ada Intimidasi di Barak Militer, Mendikdasmen: Nanti Kami Bahas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan belum ada pembahasan apapun di internal kementerian ihwal program pendidikan karakter berbasis barak militer besutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

"Kami belum ada pembahasan soal itu. Belum ada," kata dia di kantornya, Jakarta, Ahad 18 Mei 2025. 

Abdul Mu'ti tak banyak berkomentar saat Tempo bertanya mengenai tanggapannya soal temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di barak yang dijadikan tempat pendidikan karakter itu. Sambil berlalu, Mu'ti hanya mengatakan ia baru berencana membahas temuan tersebut dengan Kementerian di level pimpinan. "Nanti akan kami bahas dalam level pimpinan, l" ucapnya. 

Sebelumnya, KPAI mengungkap adanya praktik intimidatif dalam pelaksanaan program pendidikan karakter yang digagas oleh Dedi Mulyadi itu. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebut, anak-anak yang menolak mengikuti program ini bahkan mendapat ancaman tidak naik kelas.

"Program ini tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikologi profesional, melainkan hanya rekomendasi dari guru Bimbingan Konseling (BK). Bahkan dari hasil wawancara kami dengan anak-anak di Purwakarta maupun Lembang, ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas," kata Jasra dalam konferensi pers secara daring, Jumat, 16 Mei 2025.

KPAI juga menemukan adanya ketidakpastian dalam penentuan siswa nakal yang akan dikirim ke barak. Jasra mengatakan di salah satu lokasi program, yakni di Purwakarta, ditemukan tiga SMP negeri yang belum memiliki guru BK. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar ihwal siapa yang sebenarnya memberikan rekomendasi agar siswa mengikuti program tersebut.

KPAI juga mencatat sekitar 6,7 persen anak menyatakan tidak tahu alasan mereka dikirim ke program tersebut. Bagi KPAI, ini menjadi tanda bahwa proses seleksi peserta masih bermasalah. Tak hanya itu, temuan lain seperti mayoritas dari pembina di militer tidak memahami tentang prinsip dasar perlindungan anak, hingga tidak adanya standar operasional prosedur jaminan kesehatan yang baku semakin menambah daftar hitam proram pendidikan mantan bupati Purwakarta itu. 

Menurut Jasra, kondisi ini semakin memperkuat kekhawatiran akan keselamatan dan kesejahteraan peserta didik selama mengikuti program. “Ketiadaan protokol child safeguarding yang dipahami oleh seluruh pembina sangat berisiko terhadap perlakuan yang melanggar hak anak, terlebih dalam lingkungan pendidikan yang bersifat semi-militer,” ujarnya.