Sumarsih Temui Pramono seusai Rumahnya Kebanjiran karena Proyek Perumahan

TEMPO.CO, Jakarta - Penggagas Aksi Kamisan Maria Catarina Sumarsih menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta pada Kamis, 22 Mei 2025. Kepada Pramono, Sumarsih melaporkan banjir yang terjadi di area tempat tinggalnya, Kompleks DPA dan DPR, Meruya Selatan, Jakarta Barat, akibat proyek pembangunan yang menutup saluran air.

Sumarsih mendatangi kantor Pramono bersama tiga warga lainnya. Mereka didampingi oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Menurut Usman Hamid, selama ini kompleks perumahan Sumarsih, yang banyak dihuni pensiunan, tidak pernah kebanjiran. Belakangan, banjir terjadi setelah ada pengurukan untuk proyek perumahan di lahan kosong dekat lokasi. "Tampaknya pengurukan itu tidak disiapkan dengan matang, mulai dari saluran air, embung, sampai dengan drainase," kata Usman melalui sambungan telepon setelah pertemuan tersebut.

Ia berujar masalah itulah yang dilaporkan Sumarsih dan warga lainnya kepada Pramono. Sebab, kompleks perumahan Sumarsih sudah dua kali mengalami banjir hingga 40 centimeter sejak proyek berlangsung. Banjir itu terjadi pada 11 dan 13 Mei 2025.

Pertemuan dengan Pramono terjadi setelah Sumarsih meminta kontak Sang Gubernur kepada Usman. Menurut Usman, Sumarsih sempat melaporkan banjir yang terjadi kepada Pramono melalui aplikasi perpesanan. Beberapa hari kemudian, staf dari Pemerintah Provinsi Jakarta menghubungi Sumarsih untuk menjadwalkan pertemuan dengan Pramono.

Usman menyampaikan Pramono berjanji merespons permasalahan banjir yang dihadapi Sumarsih dan warga Kompleks DPA dan DPR di Meruya Selatan. "Pak Pramono bilang ini akan ditindaklanjuti segera dan serius," ucap Usman. 

Pemerintah Provinsi Jakarta, kata dia, juga mengusulkan beberapa alternatif penyelesaian masalah tersebut. Di antaranya dengan membuat embung hingga membatalkan persetujuan pembangunan proyek jika pihak pengembang, yaitu PT Kumara Lalita, tidak kooperatif.

Juru bicara gubernur Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, mengatakan Pramono telah memerintahkan jajarannya agar permasalahan banjir di Meruya Selatan cepat selesai. Menurut Chico, mereka akan bertindak sesuai dengan ranah pemerintah provinsi.

Chico berujar Pemerintah Provinsi Jakarta juga akan meminta pihak pengembang membangun proyek dengan bertanggung jawab. "Agar ini semua tidak terjadi lagi," kata Chico melalui pesan suara pada Kamis, 22 Mei 2025.

Sebelumnya, pengembang PT Kumara Lalita sempat dipanggil Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akibat banjir yang melanda permukiman warga di Kompleks DPA dan DPR, Meruya Selatan.

"Kami mendapat laporan dari masyarakat, mereka tidak melarang pembangunan yang sedang berjalan, tapi dampak dari pembangunan yang diperhatikan seperti pengurukan yang berakibat genangan dan banjir di wilayah komplek itu," kata Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 20 Mei 2025 itu, dikutip melalui keterangan tertulis.

Dalam keterangan yang sama, perwakilan PT Kumara Lalita, Ferdy, menyampaikan permintaan maaf kepada warga yang terdampak genangan akibat pembangunan perumahan tersebut. "Saya meminta maaf pada warga yang terdampak dari pembangunan, terkait embung yang disampaikan akan diprioritaskan dan akan segera direvitalisasi," ucap Ferdy.