Vasektomi Syarat Bansos Dedi Mulyadi, Komnas HAM: Otoritas Tubuh Itu Privasi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Atnike Nova Sigiro menyarankan rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menukar vasektomi dengan bantuan sosial tidak dilakukan. Atnike mengatakan apa yang dilakukan seseorang atas tubuhnya merupakan hak asasi manusia.

“Itu privasi ya,” kata Atnike ditemui usai acara di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Februari 2025. “Penghukuman badan yang seperti itu sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi.”

Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen yang dilakukan pada pria untuk mencegah kehamilan dengan memotong dan mengikat saluran sperma. Prosedur ini tidak mempengaruhi produksi hormon testosteron, libido, atau kemampuan ereksi. Para laki-laki masih bisa mencapai orgasme dan ejakulasi meski tanpa sperma. 

Menurut Atnike, pemaksaan dalam program Keluarga Berencana yang ada saja sudah merupakan bentuk pelanggaran HAM. “Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial. Itu otoritas tubuh ya,” katanya.

Sebelumnya Dedi Mulyadi berencana menerapkan kebijakan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bansos bagi masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Dia bahkan mengusulkan warga yang bersedia divasektomi akan diberi insentif Rp 500 ribu.

Dedi Mulyadi menyatakan alasan rencana itu adalah untuk menekan tingginya angka kelahiran dari penduduk miskin. "Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin," kata dia usai rapat koordinasi di ruang Edelweis lantai 5 Gedung Balai Kota Depok, Selasa, 29 April 2025. 

Dengan alasan itu, Dedi ingin agar para penerima bantuan sosial untuk biaya kelahiran, rumah sakit, listrik, bantuan pangan non tunai, perumahan, beasiswa untuk anak dan lainnya, ada syarat KB pria. "Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB, sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan gitu loh," ujarnya.