Zulhas Beberkan MBG Boros Anggaran Rp 1 Triliun per Bulan

MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemborosan anggaran negara akibat terlalu banyak jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) mencapai Rp 1 triliun per bulannya.

Berdasarkan catatannya, jumlah dapur proyek makan bergizi gratis alias MBG hingga saat ini sebanyak 27.877 unit. Angka itu melebihi target awal, yaitu hanya 21 ribu titik dapur. Artinya, jumlah dapur proyek andalan Presiden Prabowo Subianto ini membengkak hingga 6.877 titik.

Dengan asumsi setiap SPPG mendapat insentif Rp 6 juta per hari, sekitar Rp 41 miliar per hari atau sekitar Rp 1,2 triliun per bulan harus dibayarkan kepada dapur berlebih tersebut. “Ini yang perlu ditata agar diperbaiki dan diselesaikan,” kata Zulkifli ketika memimpin rapat koordinasi lintas kementerian perihal pelaksanaan program MBG, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. 

Tak hanya itu, Zulkifli menyoroti pembengkakan jumlah dapur MBG ini terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar alias 3T. Dia mengatakan, jumlah SPPG membengkak menjadi 8.617 titik dari target awal sekitar 2.000 titik. 

Bahkan, khusus untuk dapur di daerah 3T itu, 6.138 titik sudah mengantongi surat keputusan alias SK pembangunan dari Badan Gizi Nasional. Padahal, jumlah dapur yang sudah selesai dibangun di wilayah itu ada  1.700 unit.

“Kalau sudah ada SK maka investornya ini taruh (SK untuk pinjaman) di bank, ya? Ya, taruh di bank. Nah, ini dari 2.000 menjadi 8.670, bengkak 6.138 titik. Yang sudah selesai 1.700, semestinya tinggal 300 titik, kan?” ujar Zulkifli.

Dalam petunjuk teknis yang disepakati oleh investor dan pemimpin BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, untuk setiap pembangunan SPPG di wilayah tertinggal oleh mitra akan diganti hingga 120 persen dari nilai investasi yang dibayarkan selama empat tahun. “Kalau investasi Rp 1 miliar (untuk satu dapur), dibayar Rp 1,2 miliar dan empat kali selama empat tahun. Ini luar biasa,” kata Zulkifli.

Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menyampaikan, pemerintah bakal menata kembali proyek MBG dengan pemetaan ulang kebutuhan SPPG di setiap wilayah serta refocusing penerima manfaat. Ke depan, kata Zulkifli, proyek prioritas Presiden Prabowo akan difokuskan untuk kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, serta siswa dari keluarga yang membutuhkan. 

Zulkifli tak menampik pelaksanaan MBG masih diwarnai persoalan-persoalan. Selain langkah refocusing penerima manfaat, upaya perbaikan menyasar struktur kepemimpinan di tubuh Badan Gizi selaku pengelola program MBG. 

Presiden Prabowo pada 8 Juni 2026 resmi melantik Nanik Deyang sebagai Kepala BGN, dan Trenggono serta Agustina Arumsari menjadi Wakil Kepala BGN. 

Nanik—sebelumnya menjabat Wakil Kepala Badan Gizi—menggantikan Dadan Hindayana. Adapun Trenggono dan Agustina menggantikan Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Para mantan pejabat yang mereka gantikan kini berstatus tersangka dugaan korupsi di lingkungan BGN dan ditahan oleh Kejaksaan Agung.

"Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, ya, diganti dengan manajemen yang baru istilah kita,” ujar Zulkifli. 

Zulkifli mengatakan perbaikan alias penataan tata kelola MBG memerlukan waktu. “Ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali," kata dia.