BPJS Kesehatan Perkuat Kolaborasi dengan Empat Kementerian demi JKN Keberlanjutan

INFO TEMPO – Pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain data kepesertaan yang belum sinkron, status peserta yang tidak aktif, hingga pembiayaan yang belum tertata optimal.

Padahal kehadiran program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini sudah selayaknya mampu menghasilkan ekosistem yang memberikan pelyanan dengan mudah, cepat, dan setara.

Kesadaran ini mendorong mendorong BPJS Kesehatan memperkuat kolaborasi untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan JKN secara menyeluruh, mulai dari pelindungan peserta, penguatan kualitas data, pembiayaan program, hingga peningkatan kepatuhan pemberi kerja.

Guna menghadirkan tata kelola ini, BPJS Kesehatan menggandeng empat kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi agar setiap kebijakan yang diambil berbasis data yang akurat, didukung pembiayaan yang berkelanjutan, serta diiringi kepatuhan seluruh pihak terhadap regulasi yang berlaku," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito,

Menurut Pujo, Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Karena itu, kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pihak untuk membangun tata kelola yang saling terhubung.

Sinergi yang dibangun juga menghadirkan peran yang saling melengkapi dari setiap kementerian dan lembaga. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, misalnya, memperkuat pelindungan bagi calon pekerja migran Indonesia beserta keluarganya melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan pekerja migran tidak hanya menjadi penopang ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Karena itu, aspek keselamatan kerja dan kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah.

"Dengan kolaborasi ini, harapannya kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pekerja migran Indonesia, semakin meningkat," katanya.

Pada sisi pelindungan peserta, Kementerian Sosial memfokuskan kerja sama pada integrasi data penerima bantuan iuran, interoperabilitas informasi, dukungan terhadap fasilitas kesehatan, serta penguatan berbagai program prioritas.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan, pemerintah saat ini tengah melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Menurutnya, integrasi data bersama BPJS Kesehatan akan membuat penyaluran manfaat semakin tepat sasaran.

Sementara pada aspek pembiayaan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memperkuat pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah agar kecukupan anggaran iuran JKN bagi peserta PBPU Pemda dapat dipenuhi sejak penyusunan APBD. Upaya tersebut juga didukung melalui penguatan monitoring dan pertukaran data bersama BPJS Kesehatan.

Dukungan terhadap penguatan tata kelola juga datang dari Badan Pusat Statistik. Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo mengatakan kesehatan merupakan salah satu fondasi pembangunan nasional. Berdasarkan indikator BPS, hampir 13 persen penduduk Indonesia mengalami sakit setiap bulan sehingga kualitas data menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan publik.

Menurutnya, pemanfaatan DTSEN yang dipadukan dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan serta pemutakhiran data secara berkala akan memperkuat basis data nasional sekaligus mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Bagi BPJS Kesehatan, seluruh kolaborasi tersebut bermuara pada tujuan yang sama, yakni memperkuat ekosistem penyelenggaraan Program JKN agar semakin akuntabel, berkelanjutan, dan mampu memastikan setiap penduduk Indonesia memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara.