Dairi Mulai Lelang Paket Perbaikan Jalan, Satgas PRR Kawal Pemanfaatan TKD Tambahan

INFO TEMPO – Pemerintah Kabupaten Dairi mulai merealisasikan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan untuk mempercepat penanganan dampak bencana. Salah satu program yang berjalan yakni rekonstruksi jalan yang rusak akibat longsor. Sejumlah paket pekerjaan telah memasuki tahap lelang.

Perkembangan tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam asistensi pengelolaan TKD Tambahan bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) serta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Pendopo Kantor Bupati Dairi, Selasa, 30 Juni 2026.

Bupati Dairi Vickner Sinaga mengatakan, daerahnya memperoleh alokasi TKD Tambahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 120,31 miliar. “Sebagian besar dana dialokasikan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana, terutama melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp 64,18 miliar,” ujar Vickner.

Dari alokasi tersebut, pemerintah daerah menganggarkan Rp 5,95 miliar untuk rekonstruksi jalan yang rusak akibat bencana. Sementara itu, pemeliharaan berkala jalan memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp 34,75 miliar, guna memulihkan konektivitas wilayah yang terdampak.

Paket-paket pekerjaan itu kini mulai memasuki proses lelang sebagai tahap awal pelaksanaan fisik. “Diperkirakan, proyek dimulai Agustus mendatang,” ucapnya.

Selain sektor jalan, Pemerintah Kabupaten Dairi mengalokasikan Rp 8,16 miliar untuk rehabilitasi jaringan irigasi permukaan yang rusak, mitigasi dan penanganan potensi bencana sebesar Rp 1 miliar untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD, serta disiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 3,09 miliar sebagai dana cadangan untuk kebutuhan darurat.

Besarnya perhatian terhadap sektor infrastruktur tidak terlepas dari kondisi jalan di Kabupaten Dairi yang masih membutuhkan penanganan. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, total panjang jalan kabupaten mencapai 1.608,48 kilometer, dengan sekitar 671,80 kilometer di antaranya masih dalam kondisi rusak berat.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Dairi, Masaraya Berutu, mengatakan pemerintah daerah menerapkan skala prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Bapak Bupati menginstruksikan agar setiap rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, kami melakukan pemetaan kondisi jalan secara detail untuk menentukan apakah suatu ruas membutuhkan perbaikan total atau cukup pemeliharaan," ujar Masaraya.

Seluruh rincian pemanfaatan anggaran untuk Tahun Anggaran 2026 ini sudah diselesaikan pembahasannya dan secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) No. 8/2026.

Menanggapi laporan tersebut, Kasubdit Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando H. Siagian, mengatakan pemerintah pusat terus mendampingi daerah agar percepatan pelaksanaan program tetap berjalan sesuai ketentuan.

Ia mengingatkan, seluruh proses pemanfaatan TKD Tambahan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. "Tolong ini tema tetap kemanusiaan, hindari setiap tindakan yang di luar perundang-undangan," ujarnya.

Pendampingan Satgas PRR bersama Kemendagri merupakan bagian dari upaya memastikan TKD Tambahan segera direalisasikan sesuai rencana yang telah disusun pemerintah daerah. Selain mengawal kepatuhan terhadap regulasi, pemerintah pusat juga mendorong agar manfaat anggaran tersebut dapat segera dirasakan masyarakat, terutama di daerah yang masih memulihkan dampak bencana.

Ketua Satgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyelesaikan perencanaan dan menetapkan dasar hukum pelaksanaan program. "Tinggal direalisasikan supaya manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujar Tito. (*)