Dialog Forkopimda Sulawesi, Mendagri Tito Karnavian Tekankan Pencegahan Konflik Sosial

INFO TEMPO - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan konflik sosial di daerah agar potensi kerusuhan dapat dideteksi dan ditangani sejak dini sebelum menjadi konflik besar. Pesan itu disampaikan Tito saat menghadiri silaturahmi dan arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) wilayah Sulawesi di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Sabtu, 30 Mei 2026. 

Tito mengatakan, penanganan konflik sosial harus dilakukan secara terpadu melalui tiga tahapan utama, yakni pencegahan, penghentian konflik, dan pemulihan pasca-konflik. Selanjutnya juga dibutuhkan sinergi antar-pemerintah daerah, aparat kemanan, dan tokoh masyarakat yang menjadi kunci dalam menjaga stabilitas wilayah.

"Konflik harus dicegah agar tidak berkembang menjadi kerusuhan. Setelah itu dilakukan rekonsiliasi dan pemulihan. Ini menjadi poin penting yang ingin saya titipkan kepada seluruh kepala daerah," kata Tito. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah daerah diminta segera membentuk dan mengoptimalkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan kejaksaan.

Dalam tahap pencegahan, Tito Karnavian mendorong penguatan deteksi dini dan sistem peringatan dini (early warning system) melalui integrasi data lintas instansi. Pada tahap penghentian konflik, pemerintah daerah bersama aparat keamanan diminta mengambil langkah cepat dan tegas guna meredam potensi benturan fisik maupun kekerasan yang dapat mengganggu stabilitas. "Penting juga pelibatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial di tingkat akar rumput," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah Sulawesi yang memiliki komitmen untuk mendukung penyediaan data statistik. Dalam waktu dekat katanya, BPS akan melaksanakan sensus ekonomi yang membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kota, sampai kabupaten. 

"Seluruh kepala daerah di Sulawesi telah menyampaikan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi," kata Amalia. "Ini sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan."

Amalia juga memaparkan kondisi perekonomian nasional yang masih menunjukan kinerja positif di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan pertama 2026 perekonomian Indonesia tumbuh 5,06 persen dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali, surplus perdagangan terjaga, juga daya beli masyarakat yang masih cukup stabil.

Untuk kondisi perekonomian di Sulawesi, menurut Amalia, pada triwulan I 2026 mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi. Provinsi Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 8,32 persen, disusul Gorontalo 7, 68 persen, lalu Sulawesi Selatan 6,23 persen, dan Sulawesi Utara 5,56 persen, serta Sulawesi barat 5,19 persen. 

Hanya saja, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut belum tentu sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. "Tantangannya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ini mampu memberikan multiplier effect yang lebih besar kepada masyarakat lokal," katanya.

Amalia menjelaskan, struktur ekonomi Sulawesi mengalami perubahan signifikan dalam 15 tahun terakhir. Pada 2011, kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian Sulawesi hanya sebesar 10,54 persen. Namun berkat program hilirisasi dan industrialisasi, kontribusi sektor tersebut meningkat menjadi 27,26 persen pada 2026. Industri pengolahan kini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi karena mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas daerah.

Empat provinsi di Sulawesi bahkan masuk dalam delapan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, yakni Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan. Di Sulawesi Tengah, sektor ini tumbuh 15,1 persen. Gorontalo mencatat pertumbuhan industri pengolahan sebesar 29,43 persen, Sulawesi Selatan 10,5 persen yang didorong industri makanan dan ekspor, sementara Sulawesi Tenggara tumbuh 10,44 persen berkat industri nikel dan logam.

Di balik pencapaian tersebut, persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Di Gorontalo, misalnya, tingkat kemiskinan masih berada pada angka 6,12 persen meski pertumbuhan ekonominya mencapai 7,68 persen. Sementara di Sulawesi Tengah, tingkat kemiskinan masih mencapai 10,2 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas pekerjaan dan pendapatan masyarakat. "Pengangguran di Sulawesi memang relatif rendah dibanding rata-rata nasional, tetapi PR-nya adalah bagaimana menciptakan pekerjaan yang layak dengan pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat," ujar Amalia. (*)