Bupati Bantul Segera Menerbitkan Izin Sementara GMS

BUPATI Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih berjanji akan segera menerbitkan surat keterangan izin sementara bagi rumah ibadah jemaat Gereja Kristen Misi Sejahtera (GMS).

Belum terbitnya izin sementara tersebut membuat ratusan jemaat GMS tak bisa beribadah pascapembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok orang dari Front Jihad Islam (FJI) pada Ahad, 24 Mei 2026. Pembubaran terjadi di gedung GMS, Jalan Ring Road Selatan, Dusun Glugo, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul. Dalam satu dekade terakhir, FJI tercatat beberapa kali melakukan aksi serupa terhadap kegiatan kelompok minoritas.

Ketua FJI DIY, Abdurrahman, berdalih pembubaran didasari keluhan masyarakat yang menolak keberadaan GMS karena belum mengantongi izin resmi sebagai rumah ibadah.

Pemkab Menunggu Pertimbangan FKUB dan Kemenag
Bupati Halim menjelaskan bahwa Pemkab Bantul saat ini sedang memproses surat keterangan izin sementara berdurasi dua tahun yang dapat diperpanjang. Pemkab tinggal menunggu pertimbangan tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bantul.

“Pasti saya izinkan karena ibadah itu hak asasi warga negara yang dijamin konstitusi, yakni Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar,” tegas Halim di Rumah Dinas Bupati Bantul, Jumat, 31 Juli 2026.

Janji tersebut disampaikan Halim dalam pertemuan terbatas dengan pegiat Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS). LKiS menilai pendekatan yang terlalu administratif sering kali berujung pada diskriminasi kelompok minoritas. Lembaga tersebut menegaskan bahwa perizinan tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan intimidasi atau persekusi.

Dalam surat tersebut, penolak mengklaim mayoritas warga beragama Islam keberatan dan khawatir keberadaan gereja mengganggu kerukunan. Mereka juga mencurigai adanya upaya kristenisasi lewat pembagian 180 paket bahan pokok tiga hari sebelum ibadah perdana.

Namun, Halim membantah bahwa surat itu mewakili seluruh warga. Setelah menemui langsung tokoh agama dan masyarakat Dusun Glugo, Halim menyimpulkan warga pada umumnya condong mengikuti keputusan pemerintah.

“Mereka ikut keputusan Pemkab Bantul dan tidak lagi mempersoalkan izin rumah ibadah,” ujar Halim.

Terkait rencana bupati menerbitkan izin sementara, Hannuji menilai hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan bupati dan dapat memberikan kepastian hukum. Pihaknya mengatakan telah bersurat dua kali (19 Juni dan 9 Juli 2026) untuk meminta mediasi dengan pihak GMS.

Di sisi lain, Direktur LKiS, Tri Noviana, mengapresiasi komitmen Bupati Bantul. LKiS bersama jaringan masyarakat sipil menyerahkan dokumen kajian setebal 10 halaman terkait gangguan ibadah GMS, sembari mendorong transparansi perizinan serta penguatan pencegahan konflik sosial-keagamaan sejak dini.

Juru Bicara GMS Pusat, Josiah Michael, berharap Pemkab Bantul bertindak serius membantu pemenuhan hak beribadah ini. Ia menekankan bahwa gedung yang digunakan statusnya disewa sementara, bukan bangunan permanen.