Imparsial Sorot Berbagai Kasus Kekerasan TNI terhadap Sipil

IMPARSIAL merangkum sejumlah peristiwa kekerasan terhadap masyarakat sipil yang diduga melibatkan Tentara Nasional Indonesia beberapa waktu ke belakang. Beberapa di antaranya adalah penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus, truk militer menabrak pembonceng sepeda motor, hingga peluru salah sasaran yang menewaskan pelajar di Gresik.

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan pelbagai insiden kekerasan itu terjadi akibat tindakan brutalitas hingga kelalaian aparat TNI. Menurut dia, pola peristiwa kekerasan yang berulang itu juga disebabkan langgengnya impunitas.

Impunitas itu, ujar dia, terjadi salah satunya karena penuntutan terhadap prajurit TNI yang melanggar hukum dilakukan melalui peradilan militer. Padahal, kata Ardi, mekanisme itu kerap tak transparan, minim akuntabilitas, dan cenderung melindungi pelaku tindak pidana.

"Padahal Pasal 65 Undang-Undang TNI mewajibkan prajurit militer yang terlibat tindak pidana umum diadili melalui peradilan umum," ujar Ardi dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 4 April 2026.

Menurut dia, kasus-kasus kekerasan terhadap warga sipil yang melibatkan anggota TNI bakal terus berulang bila tidak ada langkah tegas dan terstruktur. Kondisi ini, kata dia, bakal berdampak pada makin merosotnya kepercayaan publik terhadap instansi pertahanan itu.

"Negara tidak boleh membiarkan praktik kekerasan oleh aparatnya sendiri berlangsung tanpa keadilan bagi korban," ucap Ardi.

Terlebih, dia menilai rentetan kasus kekerasan oleh aparat TNI tak hanya merugikan warga sipil sebagai korban. Lebih dari itu, tercipta rasa tidak aman dan benih ketakutan yang disebabkan oleh tingkah laku prajurit militer di tengah masyarakat.

Padahal Ardi menyatakan seharusnya aparat bersenjata, seperti TNI, melindungi warga sipil dari ancaman bahaya. "Situasi ini berbahaya bagi kehidupan demokrasi," katanya.

Dalam jangka panjang, Ardi menjelaskan, masifnya kasus kekerasan oleh prajurit TNI terhadap warga sipil berpotensi melanggengkan kultur kekerasan. Termasuk menormalisasi tindakan represif prajurit TNI kepada masyarakat.

Ardi mengatakan organisasinya mendesak negara agar tak membiarkan masyarakat hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang diciptakan militer. "Upaya penegakan hukum yang transparan, penghapusan impunitas, serta reformasi menyeluruh di tubuh TNI menjadi keharusan mendesak," kata Ardi.