Indonesia Kembali Masuk White List Tokyo MoU Lima Tahun Berturut-turut

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan kapal berbendera Indonesia kembali masuk dalam White List Tokyo Memorandum of Understanding (Tokyo MoU) untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Capaian ini berdasarkan laporan Port State Control (PSC) Asia Pasifik tahun 2024 yang dirilis tahun ini. “Dengan masuknya Indonesia ke dalam White List Tokyo MoU, menunjukkan pengakuan dunia terhadap kinerja kapal-kapal berbendera Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Antoni Arif Priadi, dalam keterangan di Jakarta, Ahad, 4 Mei 2025.

Antoni menjelaskan, selama tiga tahun terakhir, dari total 748 kapal berbendera Indonesia yang diperiksa di kawasan Asia Pasifik, sebanyak 32 kapal mengalami detensi. Jumlah ini masih berada di bawah ambang batas maksimal, yaitu 40 kapal.

Ia menambahkan, pencapaian ini meningkatkan kepercayaan global terhadap standar keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia serta mendorong daya saing sektor pelayaran nasional.

Dalam laporan PSC tersebut, tercatat hanya sembilan kapal Indonesia mengalami detensi dari 234 pemeriksaan sepanjang 2024. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan 13 kapal pada 2023 dan 10 kapal pada 2022. “Data ini mencerminkan perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Capaian ini harus dijaga dan terus ditingkatkan,” tegas Antoni.

Upaya peningkatan kualitas keselamatan dilakukan dengan mewajibkan pemeriksaan awal terhadap kapal Indonesia yang akan berlayar internasional. Pemeriksaan dilakukan pejabat keselamatan kapal, pejabat Port State Control Officer (PSCO), dan/atau surveyor dari organisasi yang diakui sebelum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Kemenhub juga menerapkan sanksi bagi operator kapal yang mengalami detensi berat di luar negeri, seperti teguran, pembatasan wilayah pelayaran, hingga pembekuan Document of Compliance (DOC). Selain itu, ada pendampingan dengan mengirimkan pejabat keselamatan kapal ke kapal terdampak agar temuan dari otoritas luar negeri dapat segera ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Antoni berharap capaian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim global dan menarik lebih banyak investasi di sektor pelayaran nasional. “Kementerian Perhubungan berkomitmen menjaga kualitas keselamatan maritim nasional demi kepentingan masyarakat, ekonomi nasional, dan posisi strategis Indonesia dalam keanggotaan IMO kategori C,” tuturnya.