Kemenag Antisipasi Jemaah Haji Terpisah dari Pendamping lewat Satu Syarikah Satu Kloter

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama menyiapkan kebijakan one syarikah-one kloter untuk mengantisipasi jemaah haji yang kerap terpisah dengan pendamping maupun mahramnya. Kemenag akan mengatur penerbangan satu syarikah untuk satu kelompok terbang (kloter) dimulai pada gelombang II keberangkatan jemaah haji.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), Hilman Latief, mengatakan penerapan kebijakan itu akan dilakukan secara ketat. "Langkah ini kami ambil untuk mempermudah koordinasi antara petugas kloter, sektor, dan pihak syarikah," ujar Latief saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen pada Senin, 19 Mei 2025.

Namun, Kemenag bisa mengecualikan kebijakan itu bila terjadi situasi darurat yang tidak terelakkan. Syarikah sendiri merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi untuk mengelola dan melayani jemaah selama melakukan ibadah haji. Dengan adanya syarikah, jemaah haji sangat berpotensi untuk berbeda kloter dan terpisah dengan mahram.

Sehingga Kemenag juga merumuskan antisipasi lain untuk memastikan jemaah tetap bersama pendamping dan mahramnya. Latief berujar Kemenag pun melakukan sinkronisasi data dan penjadwalan keberangkatan.

“Untuk memberikan fleksibilitas yang lebih baik, jadwal keberangkatan akan kami serahkan kepada syarikah 48 jam sebelumnya, dengan perubahan maksimal 10 persen yang diperbolehkan dalam waktu kurang dari 24 jam,” kata Latief. Ia menilai kebijakan tersebut bisa memudahkan syarikah dalam melayani jemaah.

Latief juga menjamin Kemenag akan mengirimkan data manifest keberangkatan haji selambat-lambatnya 15 jam sebelum jemaah datang di kota Makkah. Ia menyatakan itu dilakukan untuk menghindari kebingungan di lapangan. Selama ini, pengiriman data manifest yang telat kerap menimbulkan permasalahan logistik dan administrasi. “Ketepatan dan keakuratan data manifest ini krusial,” ujarnya.

Terakhir, Kemenag menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi, termasuk Kementerian Haji Arab Saudi serta penyedia layanan transportasi maupun akomodasi. Latief menyampaikan itu merupakan upaya Kemenag dalam memastikan kelancaran mobilitas dan penempatan jemaah haji.