Komite III DPD Soroti Buruknya Layanan Haji di Arab Saudi

TEMPO.CO, Jakarta - Komite III Dewan Perwakilan Daerah mengkritik buruknya kualitas layanan haji yang diberikan mitra Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Wakil Ketua I Komite III DPD Dailami Firdaus saat melakukan pemantauan ke lapangan menemukan sejumlah persoalan serius yang dinilai mencederai hak-hak dasar jemaah. 

“Kami mencatat beberapa persoalan lapangan yang langsung dirasakan oleh jemaah dan perlu ditindaklanjuti segera. Ini menyangkut prinsip pelayanan yang adil, layak, dan manusiawi,” kata Dailami dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 31 Mei 2024. 

Setidaknya, kata dia, ada tiga permasalahan utama yang ditemukan Komite III DPD. Pertama, sejumlah jemaah lansia yang datang bersama pasangan atau pendamping justru ditempatkan di hotel berbeda. Pemisahan ini terjadi akibat penggunaan syarikah atau perusahaan penyedia layanan yang berbeda, sehingga menimbulkan beban psikologis, terutama bagi jemaah lanjut usia. 

Kedua, keterlambatan distribusi kartu Nusuk—dokumen penting yang menjadi syarat masuk wilayah Madinah dan Mekkah. Banyak jemaah yang tertahan di perbatasan kota suci karena belum menerima kartu tersebut, padahal mereka telah tiba sesuai jadwal. 

Ketiga, absennya muthowif atau pemandu ibadah pada sejumlah kelompok jemaah. Tanpa muthowif, jemaah—khususnya yang belum memahami rangkaian ibadah secara utuh—menjadi kebingungan dalam menjalankan prosesi haji dan umrah. 

“Penunjukan banyak syarikah sah-sah saja sepanjang tidak mengorbankan kualitas pelayanan. Kita perlu transparansi dalam pelaksanaan kontrak, mekanisme evaluasi, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran,” ujar Dailami.

Ia menilai niat pemerintah Indonesia menghindari monopoli sudah tepat, namun implementasinya di lapangan masih bermasalah. 

Komite III DPD mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memperketat pengawasan terhadap semua mitra penyelenggara layanan di Arab Saudi. Dailami menegaskan pentingnya audit menyeluruh usai musim haji guna mencegah terulangnya kesalahan dan kelalaian. 

“Negara wajib hadir secara penuh untuk melindungi jemaah. Kita tidak boleh membiarkan warga negara berjuang sendiri dalam ibadahnya. Ini amanat konstitusi dan kemanusiaan,” ujarnya.