Operasi Berantas Jaya Bongkar Posko Pemuda Pancasila di Depok

TEMPO.CO, Jakarta - Personel gabungan dari Polres Metro Depok, Kodim dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mencopot bendera serta membongkar posko Pemuda Pancasila yang berdiri di jalur hijau dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), Senin, 19 Mei 2025.

Dari pantauan Tempo di lapangan, usai apel di Mapolres Metro Depok, petugas gabungan menyisir dari Jalan Margonda menuju Boulevard Grand Depok City (GDC) Kalimulya, kemudian kembali ke GDC dan ke Jatimulya Cilodong.

Personel gabungan Operasi Berantas Jaya berhenti di beberapa titik untuk mencopot bendera organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila. Di Jalan Boulevard GDC Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong juga ditemukan Posko Ormas Pemuda Pancasila, namun hanya menertibkan bendera dan tidak membongkar poskonya. 

Operasi kembali dilanjutkan dan personel bergerak ke arah timur menuju Kelurahan Jatimulya, tepat di ujung Jalan Boulevard, mereka kembali mendapati bendera dan posko PP berdiri. 

Berbeda dari titik sebelumnya, personel mengambil tindakan tegas untuk membongkar posko Pemuda Pancasila Ranting Jatimulya yang berada di jalur hijau dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). 

Kapolres Metro Depok Komisaris Besae Abdul Waras mengatakan giat ini merupakan bagian dari Operasi Brantas Jaya 2025 yang digelar bersama jajaran Kodim 0508/Depok dan Satpol PP. 

Menurut Abdul Waras, penertiban ini merupakan bagian dari strategi polisi dalam menciptakan ruang publik yang bersih dari simbol-simbol yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

“Kami berkomitmen menciptakan Kota Depok yang tertib, aman dan inklusif bagi seluruh warga. Tidak boleh ada simbol ormas yang mengintimidasi atau menciptakan kesan penguasaan wilayah,” kata Abdul Waras.

Ia menegaskan penertiban dilakukan secara tegas dan tetap humanis juga menjadi bentuk netralitas negara terhadap semua kelompok. 

"Operasi ini akan terus dilakukan secara rutin untuk menjaga suasana aman, tertib dan harmonis di tengah masyarakat," ucap Abdul Waras. 

Sementara itu, Kepala Bagian Operasional Polres Metro Depok Ajun Komisaris Besar Maulana Jali Karepesina menambahkan, penertiban hari ini melibatkan 50 personel gabungan dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP. 

"Jadi target operasinya itu premanisme yang berkedok perorangan maupun masyarakat," imbuh Maulana. 

Pihaknya bersama tim terpadu dari gabungan Satpol PP dan Kodim 0508/Depok melakukan penertiban terhadap bendera-bendera ormas maupun posko-posko.

"Tentunya dalam hal ini untuk menertibkan simbol-simbol yang dapat meresahkan masyarakat demi ketertiban umum," terang Maulana. 

Dia mengimbau bagi ormas yang masih memiliki posko di jalur hijau untuk membongkar posnya secara mandiri. Nanti akan ada surat dari pemerintah kota dan selanjutnya akan dilakukan penertiban berkesinambungan. 

"Sehingga mudah-mudahan untuk wilayah hukum Polres Metro Depok kita bisa kurangi dengan gangguan dari premanisme," ucap Maulana. 

Pada penertiban hari ini, Maulana melanjutkan, aparat baru membongkar satu posko. Namun, tidak ditemukan satu anggota Ormas yang berkeliaran. 

“Sementara tadi kita jalan bersama-sama tadi kita sudah laksanakan terhadap bendera-bendera, kemudian baru satu posko yang kita lakukan penertiban, nanti kita akan bergerak kembali. Sementara kami temui di lapangan tidak ada. Sedangkan Operasi Berantas Jaya dilakukan sampai 23 Mei 2025," jelas Maulana. 

Maulana mengatakan, operasi dilakukan di jalur-jalur yang sering ditemukan atribut ormas dan mereka yang diduga melakukan pungutan liar terhadap pedagang kaki lima (PKL).

"Sementara nanti kami akan dalami dulu, kami akan serahkan kepada posisi terkait untuk perkembangan lebih lanjut," kata Maulana. 

Disinggung posko Pemuda Pancasila di Jalan Boulevard GDC tidak dibongkar pada operasi hari ini, Maulana mengaku akan koordinasi dengan Satpol PP Depok. "Menurut pengakuan dari Satpol PP tadi itu memang masuk juga jalur hijau, nanti kami tindak lanjuti kemudian," ucap Maulana.