PDIP Ingatkan Pemerintah Tak Terburu-buru Buka Hubungan dengan Israel

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengingatkan pemerintah untuk tak tergesa-gesa memulai hubungan diplomatik dengan Israel. Djarot menyinggung Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan."

PDIP, ia berujar, menginginkan Palestina merdeka dan diakui kemerdekaannya. “Untuk kami, misalnya, membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru, ya,” ucap Djarot di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Ahad, 1 Juni 2025.

Ia kembali menegaskan Palestina harus menjadi bangsa yang merdeka terlebih dahulu. “Kalau kami itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina, dan sekarang Palestina masih terjajah,” ujar dia. 

Djarot menyatakan hubungan dipolmatik antara Indonesia dan Israel tak bisa dilakukan sepanjang Palestina masih terjajah. “Sehingga kalau kita menjadikan hubungan diplomatik, nanti dulu,” ujar Djarot. “Tidak bisa, karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.”

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut Indonesia akan membuka hubungan diplomatik kepada Israel jika negara itu mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Prabowo juga menyebut pemerintah siap menjamin keamanan Israel setelah Palestina merdeka.

Pernyataan ini disampaikan saat konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, 28 Mei 2025. “Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Prabowo, dikutip dari siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menegaskan solusi dua negara adalah satu-satunya jalan bagi kemerdekaan Palestina. “Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus diperhatikan dan dijamin keamanannya," ujarnya.