Pendiri Es Krim Ben & Jerry's Ditangkap karena Protes Serangan Gaza

TEMPO.CO, Jakarta - Ben Cohen, salah satu pendiri merek es krim Ben & Jerry's, ditangkap pada Rabu setelah memprotes Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat Robert F. Kennedy Jr. atas kurangnya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Seperti dilansir Anadolu, hal ini terungkap dalam video penangkapan di media sosial oleh kelompok perdamaian yang dipimpin perempuan, CODEPINK

Cohen, seorang aktivis dan filantropis kawakan, menyela sidang di Capitol Hill saat Kennedy Jr. menghadapi pertanyaan dari para anggota parlemen.

"Kongres AS mengirim bom yang membunuh anak-anak di Gaza dan membayarnya dengan pemotongan dana Medicaid," teriak Cohen di sidang tersebut sebelum ia ditangkap oleh Polisi Capitol.

Seperti dilansir NDTV,  pria berusia 74 tahun keturunan Yahudi itu mengatakan bahwa ia berbicara mewakili jutaan warga Amerika yang marah atas pembantaian di Gaza setelah ia dikeluarkan dari sidang Senat AS.

Cohen termasuk di antara sekelompok pengunjuk rasa yang mengejutkan Kennedy Jr. dengan menyela kesaksiannya tentang usulan anggaran departemennya.

Sambil berteriak bahwa "Kongres membayar bom untuk membunuh anak-anak di Gaza" sementara anggota parlemen bergerak untuk memangkas Medicaid -- program asuransi kesehatan untuk keluarga penghasilan rendah -- pengusaha dan dermawan itu diborgol oleh Polisi Capitol.

Ia mendesak para senator AS untuk menekan Israel agar mengizinkan makanan sampai ke "anak-anak yang kelaparan" saat ia dibawa pergi.

"Sampai pada titik di mana kami harus melakukan sesuatu," kata Cohen dalam sebuah wawancara setelah pembebasannya. Ia menyebut "memalukan" bahwa AS menyetujui "bom senilai US$20 miliar" untuk Israel bahkan ketika program-program sosial ditekan di dalam negeri.

"Mayoritas orang Amerika membenci apa yang sedang terjadi, apa yang dilakukan negara kami dengan uang kami dan atas nama kiami," katanya.

Menurut jajak pendapat Pew Research Center bulan lalu, opini publik AS terhadap Israel menjadi semakin tidak menguntungkan, terutama di kalangan Demokrat.

Di luar pengeluaran, Cohen menyebut masalah tersebut sebagai pelanggaran moral dan "spiritual".

"Membiarkan dan terlibat dalam pembantaian puluhan ribu orang, menyerang inti diri kita sejauh menyangkut manusia dan apa yang diperjuangkan negara kita," katanya, sambil menunjuk pada fakta bahwa Amerika Serikat menggelontorkan sekitar setengah dari anggaran diskresionernya untuk pengeluaran terkait perang.

"Jika Anda menghabiskan setengah dari uang itu untuk memperbaiki kehidupan di seluruh dunia, saya rasa akan ada lebih sedikit gesekan."

Dengan menggunakan analogi pengasuhan anak, ia menambahkan: "Anda mendatangi anak berusia tiga tahun yang memukul orang dan Anda berkata, 'Gunakan kata-katamu.' Ada masalah antarnegara tetapi Anda dapat menyelesaikannya tanpa harus membunuh."

Sebagai kritikus kebijakan Israel sejak lama, Cohen tahun lalu bergabung dengan tokoh-tokoh Yahudi terkemuka dalam sebuah surat terbuka yang menentang lobi pro-Israel AIPAC. "Saya memahami bahwa saya memiliki profil yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang, jadi saya angkat suara, agar didengar. Namun, saya ingin Anda dan orang lain memahami bahwa saya berbicara atas nama jutaan orang yang merasakan hal yang sama."

Perang Israel di Gaza dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.218 orang di pihak Israel berdasarkan angka resmi. Namun, mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengakui dalam sebuah wawancara bahwa sejumlah warga Israel yang tewas hari itu akibat serangan helikopter Apache. Ini berdasarkan Arahan Hannibal, perintah agar warga Israel tidak diculik hidup-hidup oleh musuh.

Serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 52.928 orang di Gaza, sebagian besar warga sipil Palestina terutama perempuan dan anak-anak.

Gaza berada pada "risiko kritis kelaparan," dengan seluruh penduduk menghadapi krisis pangan setelah lebih dari dua bulan blokade bantuan Israel, dan 22 persen menghadapi "bencana kemanusiaan," pemantau keamanan pangan yang didukung PBB memperingatkan minggu ini.