Produksi Batu Bara dan Harga DMO Dinilai Picu Krisis Listrik

SEJUMLAH wilayah di Pulau Jawa masih mengalami pemadaman listrik bergilir. Kondisi ini telah berlangsung setidaknya sejak Senin, 8 Juni 2026. Berdasarkan catatan Tempo, pemadaman listrik telah terjadi di berbagai daerah di seluruh provinsi di Pulau Jawa, termasuk Jakarta.

Terbaru, pemadaman listrik dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah di Yogyakarta serta Serpong, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat, 19 Juni 2026. Melalui keterangan tertulis, PT PLN (Persero) mengakui pemadaman tersebut dipicu gangguan operasional pada dua pembangkit besar yang menyuplai listrik ke sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali).

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan gangguan tersebut menyebabkan kemampuan pasokan listrik sistem Jawa menurun. Untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik, PLN terpaksa melakukan manajemen beban sementara di sejumlah wilayah.

“Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik,” kata Gregorius dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2026.

Namun, Gregorius tidak menjelaskan secara rinci pembangkit yang mengalami gangguan maupun penyebab gangguan tersebut.

Di tengah berlangsungnya pemadaman bergilir, muncul dugaan bahwa keterbatasan pasokan batu bara menjadi salah satu faktor pemicunya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut PLN mengalami kekurangan pasokan batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR pada 15 Juni 2026, Bahlil menjelaskan, keterbatasan pasokan batu bara tersebut membuat sejumlah pembangkit tidak dapat menghasilkan listrik secara optimal.

Bahlil mengklaim persoalan itu berkaitan dengan perbedaan yang cukup lebar antara harga batu bara untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) dan harga pasar. Saat ini, batu bara untuk PLN dijual dengan harga DMO sebesar US$ 70 per ton, sementara Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 mencapai US$ 121,83 per ton untuk batu bara kalori 6.322 kcal/kg dan US$ 84,53 per ton untuk batu bara kalori medium 5.300 kcal/kg.

"Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah," kata Bahlil.

Selain faktor harga DMO, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menilai terdapat persoalan fundamental lain yang memengaruhi ketersediaan batu bara untuk pembangkit listrik. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemangkasan produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang membatasi fleksibilitas produsen.

“Apalagi saat ini produksi juga sedang dalam proses penyesuaian melalui RKAB, sehingga ruang fleksibilitas produsen tidak sebesar sebelumnya,” kata Gita.

Menurut Gita, kondisi tersebut semakin menantang karena industri pertambangan juga menghadapi kenaikan berbagai komponen biaya operasional. Biaya produksi, bahan bakar (fuel), logistik, stripping ratio, hingga kewajiban lingkungan terus meningkat. Pada tahun ini, kenaikan biaya bahan bakar bahkan disebut cukup signifikan.

Karena itu, Gita menilai, evaluasi kebijakan batu bara menjadi penting agar pemenuhan DMO tidak hanya terpenuhi dari sisi volume, tetapi juga mampu menyediakan batu bara dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan pembangkit listrik.

“Namun memang kalau dilihat sejak harga DMO batu bara untuk PLN ditetapkan di level US$ 70 per ton pada 2018, kondisi biaya di industri saat ini sudah banyak berubah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengumumkan rencana penyesuaian produksi batu bara nasional pada 2026. Setelah mencapai sekitar 790 juta ton pada 2025, produksi batu bara tahun ini diperkirakan turun menjadi sekitar 600 juta ton.

Meski demikian, hingga kini Kementerian ESDM belum merilis angka final produksi batu bara yang ditetapkan untuk 2026. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan produksi batu bara tahun ini diperkirakan berada di kisaran 600 juta ton.

Menurut Yuliot, sekitar 25 persen dari total produksi tersebut dialokasikan untuk kebutuhan Domestic Market Obligation (DMO), termasuk untuk memasok kebutuhan pembangkit listrik nasional. “Menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri, itu kan ada DMO yang ditetapkan,” ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juni 2026.