Puan Maharani Minta Pemerintah Evaluasi Proyek Makan Bergizi Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki proyek makan bergizi gratis atau MBG. Ia menyoroti sejumlah masalah dalam pelaksanaan MBG, seperti peristiwa keracunan massal siswa dan dugaan penggelapan dana. 

“Kami memahami program ini masih baru sehingga masih banyak yang harus disempurnakan dan dievaluasi ke depan,” kata Puan dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat, 25 April 2025.

Selain itu, Ketua DPP PDI Perjuangan ini mendorong agar Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi mendalam atas program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. Evaluasi ini, kata Puan, bisa dimulai dari sisi standar mutu, keamanan pangan, dan kehigienisan dalam proses penyajian menu MBG.

“Perlu dilakukan evaluasi mana-mana saja yang masih kurang. Program yang baik, maka pelaksanaannya pun juga harus baik,” ujar dia.

Lebih jauh, Puan juga menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menyelidiki dan mengusut kasus dugaan penggelapan dana program MBG oleh sebuah yayasan yang dilaporkan oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan. "Kami sepakat bahwa uang yang dipergunakan untuk rakyat harus tersalurkan dengan baik," tutur Puan.

Puan menegaskan DPR akan mengawal dan mengawasi pelaksanaan MBG. “Agar pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya program MBG betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” kata dia.

Senada, anggota Komisi IX DPR Nurhadi juga menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, baik dari sisi penyediaan bahan baku, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan. Politikus Partai NasDem ini mengatakan Komisi IX DPR akan segera meminta penjelasan resmi dari pihak-pihak terlibat, terutama kepada BGN yang merupakan mitra kerjanya.

"Kami akan dorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi tegas dan transparan," kata Nurhadi dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis, 24 April 2025.

Nurhadi melanjutkan, komisi yang membidangi urusan kesehatan itu akan mendorong agar pemerintah daerah dan dinas kesehatan setempat lebih aktif dalam melakukan pengawasan berkala. Selain itu, ia juga meminta diadakan pelatihan bagi para penyedia makanan di sekolah-sekolah. "Kami di Komisi IX tetap berkomitmen agar program-program peningkatan gizi tetap berjalan, namun harus dengan pelaksanaan yang aman dan bertanggung jawab," ujar Nurhadi.

Anggota Komisi IX DPR lainnya, Netty Prasetiyani, juga mengatakan kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas utama dari para pihak yang ikut menjalankan program MBG. 

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” ujar Netty pada Rabu, 23 April 2025, dilansir Antara.

Netty meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Prabowo. Menurut politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pengawasan lapangan dan menghadirkan standar penyediaan makanan yang aman serta bergizi. Tak hanya itu, pemerintah juga perlu menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana.

Belasan siswa SMP PGRI Cianjur sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur karena menderita keracunan yang diduga berasal dari menu program makan bergizi gratis, Selasa, 22 April 2025. Sebelum itu, sebanyak 52 siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur juga menderita keracunan usai menyantap makanan MBG.

Berdasarkan informasi, makanan MBG yang dipasok ke SMP PGRI Cianjur berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Limbangansari, sama dengan yang memasok ke MAN 1 Cianjur.

Pengurus Yayasan Khasanah Ibu Bahagia yang menaungi SPPG Limbangansari, Ridwan Abdullah membenarkan bahwa MBG untuk SMP PGRI Cianjur dan MAN 1 Cianjur dipasok dari dapur umum yang sama. Menurut Ridwan, saat ini produksi disetop sementara untuk seluruh pasokan ke sekolah-sekolah.

Sementara itu, pada 10 April 2025, Ira Mesra selaku pemilik dapur mitra proyek MBG di SPPG Kalibata, Jakarta Selatan, membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Ira membuat laporan karena belum menerima pembayaran dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) yang menjadi mitra dalam program MBG sejak beroperasi pada Februari 2025. Ira mengatakan mengalami kerugian hingga Rp 975 juta karena tak kunjung dibayar untuk porsi MBG yang dimasak. 

Presiden Prabowo Subianto memastikan kasus dugaan penggelapan anggaran makan bergizi gratis itu akan ditangani aparat penegak hukum. “Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kami jaga,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 April 2025. 

Eka Yudha Saputra dan Vedro Imanuel Girsang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.