Purbaya Ungkap Peluang Transfer ke Daerah Naik Rp 90 Triliun

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran transfer ke daerah (TKD) bakal naik pada tahun depan. Meski demikian, kenaikannya tergantung kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dengan tetap mempertimbangkan defisit fiskal.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Purbaya merespons pertanyaan pemerintah daerah (Pemda) ihwal nasib anggaran transfer tahun depan. “TKD, untuk sementara ada peningkatan sekitar Rp 40 triliun untuk daerah, tapi range-nya bisa naik sampai Rp 90 triliun, tergantung nanti diskusi di APBN-nya seperti apa ya,” ucapnya saat rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.

Bendahara negara itu memastikan ruang untuk penambahan dana transfer terbuka. Meski demikian ia belum dapat menjamin dapat mengakomodasi permintaan tambahan yang lebih besar. Karena pemerintah akan sangat berhati-hati menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto.

Kehati-hatian diperlukan, sebab defisit anggaran pemerintah saat ini sedang menjadi sorotan lembaga-lembaga pemeringkat global. “Kita diawasi oleh lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau tidak. Begitu tidak perlu, mereka akan menghukum kita,” kata Purbaya.

Di luar anggaran transfer, penguatan kebijakan fiskal daerah akan difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Dalam rapat yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan daerah bisa menggunakan sumber pembiayaan lain, salah satunya lewat pinjaman dari SMV (Special Mission Vehicle) Kemenkeu.

“Dengan tingkat bunga yang relatif rendah, banyak proyek yang bisa dilakukan pemda, mulai dari dari bangun sekolah, bangun rumah sakit, PDAM, bangun jalan, yang tentunya ini kita juga dukung ke depan,” ucap Askolani.

Lewat dukungan pinjaman, daerah masih tetap bisa membangun walaupun anggarannya terbatas. Sehingga diharapkan kapasitas fiskal daerah semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Sebelumnya, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan aspirasi dari asosiasi kepala daerah kepada DPD. Mereka menyatakan pesimistis anggaran 2027 bisa lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini dan 2025.

Para kepala daerah menyampaikan pembangunan infrastruktur di daerah stagnan, imbas efisiensi anggaran. “Beberapa kepala daerah terpaksa menaikkan pajak dan retribusi daerah untuk menopang pembangunan di daerah,” ucap Ahmad kepada Purbaya.

Karena itu, para Pemda berharap anggaran transfer tahun depan bisa naik kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. “Diharapkan mereka mendapat kabar gembira tentang TKD,” ucapnya.