S&P Global Ratings Soroti Bunga Utang RI Hampir Rp 600 T

LEMBAGA pemeringkat internasional, S&P Global Ratings, menyoroti rasio bunga utang pemerintah Indonesia terhadap pendapatan yang telah berada di atas 15 persen. Peringatan tersebut diungkap tim S&P kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam suatu pertemuan di Washington DC Amerika Serikat, Selasa, 14 April 2026.

Seusai pertemuan Purbaya mengungkap catatan yang diberikan S&P. “Mereka memberi warning, mendiskusikan lebih dalam, bahwa pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15 persen,” ucap Purbaya dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 18 April 2026.

Tahun ini pembayaran bunga utang Indonesia hampir Rp 600 triliun atau ditargetkan Rp 599,5 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pembayaran bunga utang ini naik dibanding 2025 yang tercatat Rp 552,1 triliun atau pada 2024 yang tercatat Rp 488,4.

Rasio aman pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara, berdasarkan standar beberapa lembaga termasuk S&P, umumnya di bawah 15 persen. Dengan pembayaran bunga utang RI tahun ini yang mencapai Rp 599,5 triliun, sedangkan pendapatan negara ditargetkan Rp 3.153,9 triliun, rasionya telah mencapai 19 persen. 

Artinya, 19 persen dari total pendapatan negara digunakan hanya untuk membayar bunga utang saja. Persentase pembayaran bunga utang terhadap pendapatan juga naik dibandingkan tahun lalu yang mencapai 18,38 persen. 

Belum lagi pembayaran utang pokok pemerintah. Tahun ini pemerintah membayar utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun. Sehingga rasio pembayaran cicilan pokok dan bunga terhadap pendapatan alias debt to service ratio (DSR) juga meningkat.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan eskalasi perang yang menyebabkan kenaikan harga energi dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah ikut meningkatkan DSR tahun ini. Menurut dia, 25 persen utang pemerintah dalam mata uang asing khususnya dolar.

“Ini akan meningkatkan biaya bunga dan cicilan pokok utang dalam rupiah. Perkiraan saya, debt service ratio akan meningkat dari 49 persen menjadi 51 persen jika dolar bertengger di level 17.000,” ucapnya.

Adapun secara total posisi utang pemerintah per Desember 2025 Rp 9.637,9 triliun dengan rasio terhadap PDB 40,46 persen. Utang ini didominasi surat berharga negara sebesar Rp 8.387,2 triliun dan pinjaman sebesar Rp 1.250,6 triliun.