Saiful Mujani Ajak Boikot Pemilu 2029 Jika Tak Demokratis

PENDIRI Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, mengajak masyarakat sipil memboikot pemilu 2029 jika menunjukkan gejala yang tidak demokratis.

Pilihan editor: Mengapa Pengurangan Distribusi MBG Belum Tentu Efisien

Pernyataan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta ini muncul dalam jumpa pers konsolidasi masyarakat sipil bertajuk Konferensi Republik Meneguhkan Civil Society Pilar Republik di University Club Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sabtu, 30 Mei 2026. Saiful dalam acara itu diundang sebagai penanggap sejumlah pembicara.

Forum itu mengumpulkan ratusan akademikus, aktivis, pegiat organisasi masyarakat sipil, dan komunitas selama satu hari untuk merespons kemunduran demokrasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Saiful menyatakan kualitas demokrasi menurun drastis sejak pemerintahan Prabowo-Gibran. Kualitas demokrasi, menurut dia, tidak hanya dilihat saat pemilu berlangsung, melainkan sebuah proses yang panjang setelah pemerintahan terbentuk. Dia melihat berbagai mobilisasi massa oleh aparatur negara untuk kepentingan politik partisan menuju pemilu 2029.

Keterlibatan aparat negara, yakni polisi dan tentara muncul dalam berbagai program pemerintah seperti proyek makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, serta maraknya pembangunan batalyon tempur dan batalyon teritorial pembangunan. “Boikot pemilu kalau tidak sah. Kita ingin pemilu yang bersih. Media massa dan masyarakat sipil harus terus mengawasi,” kata Saiful.

Dia menyoroti berbagai pelanggaran dalam pemilu 2024 karena mekanismenya tidak demokratis. Contohnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden sehingga meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi wapres. Pemilu yang cacat, menurut Saiful, berarti tidak diakui atau tidak sah.

Selain itu, dalam sejarah pemilu Indonesia sebelumnya tidak pernah terjadi dissenting opinion dalam perselisihan hasil pemilu. Tapi, pada pemilu 2024, terdapat dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi dalam keputusan penolakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU.

Dalam jangka pendek, sebagai jalan yang moderat, masyarakat sipil harus mencegah orang-orang yang hendak membajak pemilu 2029. Dia mencontohkan kekuatan rakyat atau people power berhasil menjatuhkan rezim diktator Presiden Ferdinand Marcos di Filipina. “Yang menjatuhkan Marcos bukan negara, tetapi masyarakat sipil. Gerakan gereja yang memimpin,” kata Saiful.

Menurut dia, gerakan masyarakat sipil belum mati. Itu ditandai dengan konsolidasi masyarakat sipil dalam Konferensi Republik di Yogyakarta karena kecemasan terhadap regresi demokrasi. Dia menyarankan agar konsolidasi itu diperluas dan diperkuat di kota-kota lain dengan melibatkan anak-anak muda.

Saiful menyatakan tak bisa berharap pada sejumlah lembaga keagamaan yang dekat dengan kekuasaan rezim Prabowo-Gibran. Oleh karena itu perlu pembaharuan gerakan masyarakat sipil melalui kalangan muda. Selain itu, dia menyarankan agar masyarakat sipil mengambil peran lebih dengan menyiapkan orang-orang yang punya kepemimpinan moral, bukan karena kepentingan kekuasaan dan bisnis.

Pilihan editor: Buat Apa Prabowo Bolak-Balik ke Prancis