Serba-serbi Forum Purnawirawan TNI yang Usulkan Pencopotan Gibran

11 hours ago 5

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden diganti. Forum tersebut menganggap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

“Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,” demikian bunyi salah satu dari delapan tuntutan mereka.

Ditandatangani 103 Jenderal

Pernyataan sikap dari dokumen yang ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel ini dibacakan Mayjen (Purn) TNI Sunarko di acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan tokoh masyarakat pada 17 April 2025 di Jakarta.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dokumen tersebut antara lain ditandatangani Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, wakil presiden 1993-1998.

Bukan Pertama Kali

Sikap keras Forum Purnawirawan TNI terhadap dinamika politik nasional bukan baru kali ini terjadi. Pada Februari 2024, melalui Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3), mereka bahkan mendesak Presiden Jokowi untuk segera mundur atau dimakzulkan dari jabatannya.

Dalam pernyataan yang disampaikan Jenderal (Purn) Fachrul Razi melalui kanal YouTube Refly Harun Channel pada 17 Februari 2024, FKP3 menilai Presiden Jokowi saat itu telah mencederai demokrasi dengan diduga melakukan keterlibatan aktif dalam pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Presiden yang bersifat nyata-nyata cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat," ujar Fachrul kala itu.

Respons Istana

Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memahami delapan tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Kelompok itu salah satunya menuntut pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.

Prabowo memahami tuntutan Forum Purnawirawan TNI karena masih satu almamater dengan para jenderal dan kolonel Forum Purnawirawan itu. Meski memahami itu, Prabowo tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. "Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," kata dia di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025.

Respons Tokoh Politik

Ketua MPR Ahmad Muzani merespons tuntutan pensiunan prajurit TNI yang meminta pencopotan Gibran sebagai wakil presiden. Dia mengatakan, hasil Pilpres 2024 yang menghasilkan kemenangan Prabowo-Gibran ialah sah secara konstitusional.

Di sisi lain, Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Frega Wenas mengatakan pihaknya menghormati usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut. Namun, kata dia, Kementerian Pertahanan akan tetap patuh pada keputusan pimpinan di level nasional.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono menyebut pernyataan yang disampaikan seratusan pensiunan tentara itu sudah terukur. "Tidak akan keluar dalam bidang ideologi, Pancasila, UUD 1945," katanya ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta pada Sabtu, 26 April 2025.

Sejumlah veteran anggota Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore, 30 April 2025. Berdasarkan pantauan Tempo, sembilan purnawirawan berseragam cokelat terang lengkap dengan medali penghargaan memasuki Istana Kepresidenan. Mereka juga mengenakan topi veteran hijau tua.