TNI Bantah Soal Militerisasi Kampus di Universitas Udayana

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi membantah tuduhan adanya militerisasi kampus oleh TNI. Tudingan itu muncul setelah ada kesepakatan kerja sama antara TNI dengan Universitas Udayana, Bali.

Ia menyebut kekhawatiran sejumlah pihak sebagai bentuk ketakutan yang berlebihan dan tidak berdasar."Itu ketakutan yang berlebihan dan tidak mendasar," kata Kristomei saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis, 10 April 2025.

Ia mempertanyakan dasar kekhawatiran yang berkembang belakangan ini soal peran TNI di lingkungan akademik. Kristomei mengatakan, keterlibatan TNI di kampus bukanlah hal baru dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. "Apakah baru Universitas Udayana saja yang melakukan itu? Tidak kan? Sudah bertahun-tahun seperti itu. Dan sekarang ada nggak militerisasi di situ?" ujarnya.

Menurutnya, kerja sama antara TNI dan kampus dilakukan berdasarkan permintaan pihak Rektorat Unud, bukan inisiatif sepihak dari TNI. “Kerja sama itu kan ditentukan oleh rektorat, apa yang mau dikerjasamakan dan ketentuan lainnya. Nggak ujug-ujug TNI pengen masuk, nggak, ngapain,” katanya.

Kristomei menyebut kehadiran TNI di kampus bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan di kalangan mahasiswa. Ia juga menolak anggapan bahwa kegiatan tersebut membatasi kebebasan berpikir.

"Pasti ada pertimbangan dari rektorat, kenapa minta TNI untuk masuk dalam rangka pembinaan mahasiswanya. Misalnya dalam rangka wawasan kebangsaan, bela negara, ketidakdisiplinan, tentang geopolitik, bagaimana TNI dalam negara demokrasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kegiatan TNI di kampus seperti seminar dan diskusi sudah biasa dilakukan, dan justru membuka ruang dialog dengan mahasiswa lintas jenjang. "Tidak terbatas bahwa hanya TNI yang masuk kampus. Kita melakukan seminar-seminar, focus group discussion, juga mengundang para mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, S3, untuk kita seminar, sama-sama berdiskusi,” tuturnya. 

Sebelumnya, peneliti Setara Institute bidang HAM dan sektor keamanan Ikhsan Yosarie menilai kerja sama itu memperlihatkan kecenderungan supremasi militer atas sipil. “Secara substantif, bentuk kerja sama berupa pelatihan bela negara, kuliah umum oleh Panglima TNI, KSAD dan Pangdam IX/Udayana, serta pelatihan kedisiplinan bagi mahasiswa baru, cenderung memperlihatkan supremasi militer atas sipil,” ujar Ikhsan, Senin, 7 April 2025.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global ini menilai, aspek timbal balik bentuk kerja sama seperti kuliah umum atau pendidikan HAM dan demokrasi bagi prajurit TNI, yang dapat diberikan oleh guru besar maupun expert dari akademisi terkait tidak terlihat. “Padahal materi-materi tersebut kerap kali menjadi substansi dalam kritikan terhadap prajurit TNI,” ujarnya.