Usul Dedi Mulyadi Soal Vasektomi Wajib untuk Penerima Bansos Dinilai Diskriminatif

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat penyaluran bantuan sosial atau bansos dianggap diskriminatif terhadap warga miskin. Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengatakan, kebijakan tersebut tidak adil dengan memaksa calon penerima bansos untuk patuh.

Padahal menurut Elisa, vasektomi atau KB untuk pria itu bukan merupakan hal yang buruk. Sebaliknya, ia menilai vasektomi adalah jenis kontrasepsi yang amat baik. "Yang berbahaya itu saat KB entah itu untuk perempuan atau laki-laki disyaratkan pada penerima bansos. Itu sudah diskriminatif," kata Elisa kepada Tempo, Kamis, 1 Mei 2025.

Ia pun bertanya-tanya apa yang menjadi landasan Dedi Mulyadi mencanangkan gagasan tersebut. Sebab, Elisa menyebut cara ampuh mengentaskan kemiskinan adalah dengan menyediakan akses pendidikan, terutama diprioritaskan untuk perempuan.

Bahkan bila menurut Dedi vasektomi bisa menekan angka kelahiran dari masyarakat kelas miskin, Elisa menganggap alasan itu tak berdasar. "Karena angka kelahiran juga sudah turun signifikan dalam 50 tahun terakhir dari 5,61 jadi 2,18 sekian," ujarnya.

Sehingga bila tidak ingin menjadi diskriminatif, Elisa mengusulkan agar program bansos itu tak perlu dicampur dengan kampanye vasektomi. Ia menyebut kampanye vasektomi tetap bisa dipersuasifkan dengan pendekatan kultur masyarakat Jawa Barat. Ia juga tidak masalah jika ada pemberian hadiah kepada masyarakat yang bersedia menjalani vasektomi.

Namun, Elisa menekankan, tak bijaksana bila kampanye kontrasepsi menjadi syarat untuk menyalurkan bansos. "Jika mau kasih reward buat yang sudah vasektomi, tidak masalah. Misalnya kasih pulsa, atau apa. Tapi bukan digandengkan atau ditukarkan pada hak orang miskin atau kewajiban negara," katanya.

Sebelumnya Gubernur Dedi Mulyadi berencana menerapkan kebijakan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bansos bagi masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Dia bahkan mengusulkan warga yang bersedia divasektomi akan diberi insentif Rp 500 ribu.

Vasektomi sendiri adalah prosedur kontrasepsi permanen yang dilakukan pada pria untuk mencegah kehamilan dengan memotong dan mengikat saluran sperma dengan tidak mempengaruhi produksi hormon testosteron, libido, atau kemampuan ereksi. Meski demikian, para laki-laki masih bisa mencapai orgasme dan ejakulasi meski tanpa sperma.

Dedi Mulyadi menyatakan alasannya mewajibkan pria vasektomi untuk menerima bansos adalah untuk menekan tingginya angka kelahiran dari penduduk miskin. "Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin," kata dia usai rapat koordinasi di ruang Edelweis lantai 5 Gedung Balai Kota Depok, Selasa, 29 April 2025. 

Dengan alasan itu, Dedi ingin agar para penerima bantuan sosial untuk biaya kelahiran, rumah sakit, listrik, bantuan pangan non tunai, perumahan, beasiswa untuk anak dan lainnya, ada syarat KB pria. "Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB, sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan gitu loh," ujarnya.

Mantan Bupati Purwakarta ini mengaku program KB pria sudah berjalan. Bahkan, selama ini setiap orang yang meminta bantuan kepada dirinya diminta untuk vasektomi. "Kemarin di Bandung sudah, nanti tiap Rabu ada kegiatan vasektomi dan yang divasektomi dikasih insentif Rp 500 ribu oleh gubernur," ucap Dedi.