TEMPO.CO, Depok - Wali Kota Depok Supian Suri menyatakan telah menerima rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sebelum memulai program pendidikan di barak militer.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah Kota Depok telah mengirim anak untuk mengikuti pendidikan di barak pada Sabtu, 31 Mei 2025. Sebanyak 90 anak mengikuti program tersebut di Markas Divif 1 Kostrad Cilodong.
Supian mengatakan KPAI telah menyampaikan beberapa rekomendasi mengenai pendidikan di barak militer yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. "Ya KPAI menyampaikan beberapa rekomendasi," kata Supian usai melepas peserta Program Pendidikan Karakter dan Bela Negara di Balai Kota Depok.
Supian mengaku memahami apa yang menjadi kekhawatiran KPAI. Namun, ia meyakini bahwa program tersebut sebenarnya tidak berbeda dengan belajar mengajar di sekolah. "Artinya jam-jam belajar mereka tidak terkurangi, tidak digantikan dengan yang lain," terang Supian.
Dalam program ini, kata dia, waktu anak di luar jam sekolah atau belajar yang dulunya digunakan untuk kegiatan yang diangga kurang berfaedah, diganti ke hal bermanfaat.
"Kami masuk di sana, dari mulai bangun tidur, olahraga, kemudian kegiatan makan bersama, kegiatan menerima materi, istirahat sampai kami mewajibkan mereka istirahat di jamnya istirahat dan tidak mengizinkan mereka membawa gadget atau HP," ucap Supian.
Adapun KPAI menemukan sejumlah permasalahan hingga kejanggalan dalam pelaksanaan program pendidikan karakter pancawaluya Jawa Barat istimewa besutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Temuan ini merupakan bagian dari hasil pengawasan langsung KPAI terhadap pelaksanaan program di dua lokasi utama, yakni Barak Militer Resimen 1 Sthira Yudha di Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Temuan KPAI di antaranya adanya ancaman tidak naik kelas, anak yang tidak betah, hingga mereka mempertanyakan alasan pengiriman ke militer.