Wamen HAM Janji Cari Jalan Terbaik Selesaikan Konflik Lahan di Padang Halaban

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI Mugiyanto menyatakan tengah mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik agraria antara warga Padang Halaban, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, dengan pihak perusahaan.

"Kami akan mencari jalan terbaik bagaimana masalah ini ke depannya bisa selesai," ujar
Mugiyanto dalam keterangannya, seperti yang dilansir dari Antara, Ahad, 18 Mei 2025.

Mugiyanto mengatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan pihak terkait tentang persoalan di Padang Halaban tersebut. Menurut dia, dalam penyelesaian konflik di Padang Halaban, semua pihak harus mematuhi hukum. 

"Kami berupaya dan sebisa mungkin dalam persoalan hak guna usaha itu, kita juga harus patuh hukum,” ucap dia.

Wamen HAM itu secara tegas meminta semua pihak untuk menghentikan semua cara kekerasan dan bentuk intimidasi apapun, karena persoalan ini adalah persoalan kemanusiaan dan harus diselesaikan dengan langkah-langkah yang baik bagi semua pihak.

Menurut dia, beberapa konflik agraria yang terjadi di wilayah Indonesia itu sudah merupakan persoalan yang menahun. Bahkan, sudah diturunkan ke anak cucu warga di wilayah tersebut.

Kementerian HAM akan terus berusaha meredam konflik di Padang Halaban melalui jalur dialog, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta perusahaan atau pihak swasta yang terlibat di dalamnya.

Warga Padang Halaban, Sumatera Utara yang selama ini menggarap lahan, harus berhadapan dengan Sinar Mas Agribusiness and Food. Warga terancam digusur oleh pihak perusahaan. Sebelum Lebaran lalu, mereka mendapat kabar penggusuran ditunda.

Eksekusi lahan Perkebunan Padang Halaban, Sumatera Utara, yang semula dijadwalkan berlangsung pada 28 Februari 2025 ditunda sampai setelah Lebaran.

Misno, perwakilan Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS), mengatakan advokasi warga pada awalnya membuat penggusuran ditunda selama sepekan. Namun pada Kamis, 6 Februari 2025, penggusuran akhirnya kembali ditunda.

Menurut Misno, sejak 5 Maret, alat-alat berat sudah berangsur dikeluarkan dari wilayah Padang Halaban. Tenda-tenda TNI juga sudah dibongkar. Meski demikian, tidak ada surat tertulis yang menyatakan sampai kapan eksekusi ditunda. “Jadi (eksekusi) tanggal 6 itu diundur sampai Lebaran. Tapi ke setelah Lebaran kami juga belum tahu akan bagaimana,” kata Misno kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Sabtu, 8 Maret 2025.

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Samsul berharap kunjungan Wamen HAM tersebut dapat memperkuat kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah dan Kementerian HAM RI, khususnya dalam pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang keadilan, dan pemajuan HAM.

“Kami menyambut baik kehadiran Wamen HAM, semoga kunjungan ini akan memberikan kontribusi positif bagi penguatan layanan hukum dan perlindungan HAM di Kabupaten Labuhanbatu Utara," kata dia.