TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan alasan pemerintah memilih Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) sebagai lokasi retret kepala daerah untuk gelombang kedua. Bila dibandingkan dengan retret kepala daerah gelombang pertama yang berlokasi di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pemilihan IPDN didasarkan pada jumlah partisipan.
"Di gelombang kedua cuma 50 orang (kepala daerah). Ini sangat bisa diadakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yang cocok tempatnya adalah kampus IPDN," ujarnya saat dihubungi pada Jumat, 30 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain jumlah peserta, Bima menjelaskan pertimbangan lain yang akhirnya membuat pemerintah yakin memilih IPDN sebagai lokasi retret. Di antaranya yaitu tersedia ruang kelas dan tempat menginap yang bisa digunakan secara gratis.
Alasan lain ialah kampus utama IPDN yang terletak di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, dinilai masih terjangkau dari Jakarta. "Jadi untuk pembicara juga lebih memudahkan aksesnya. Jadi lebih praktis, lebih efisien karena pesertanya sekitar 50 kepala daerah," tutur Bima.
Dengan menyesuaikan pemilihan lokasi retret di IPDN, Bima berujar hal itu otomatis akan menekan anggaran pemerintah. Namun, Bima belum mengungkap berapa nilai anggaran untuk retret kepala daerah gelombang kedua yang saat ini masih dihitung oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Anggaran enggak terlalu besar, jauh dibanding retret pertama karena jumlah kepala daerahnya sedikit," ucap Bima. Ia menyebut alokasi anggaran itu dialokasikan untuk seputar konsumsi dan pengadaan seragam.
Adapun soal materi pembekalan untuk kepala daerah, kata Bima, tidak berubah dibanding retret gelombang pertama. Materi itu meliputi tugas-tugas pokok kepala daerah, Asta Cita hingga tentang pemberantasan korupsi.
Menurut Bima, pemerintah perlu mematangkan persiapan retret dalam waktu sebulan ke depan. Sehingga ia mengestimasi retret kepala daerah gelombang kedua digelar pada pertengahan atau akhir Juni 2025.