BPI Soroti Akses Produksi Film di Indonesia

2 hours ago 3

BADAN Perfilman Indonesia (BPI) menyoroti perihal akses produksi film di Tanah Air yang tidak inklusif sehingga pembuatan film hanya bisa dijangkau oleh rumah produksi yang telah berkelanjutan. Hal itu tak memungkinkan rumah produksi kecil atau insan perfilman baru membuat karya dengan kualitas setara film yang beredar di layar lebar.

Ketua Bidang Fasilitasi Pembiayaan Badan Perfilman Indonesia, Tesadesrada Ryza, menuturkan akses pembiayaan pembuatan film memang menjadi kendala utama para sineas hari ini. Hal itu sering ia jumpai pada sineas yang memiliki ide dan cerita yang menarik untuk difilmkan namun tak memiliki biaya.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

“Mereka ini akhirnya harus berjalan sendiri, mencoba cari peluang sendiri, dengan segala ketidaktentuan itu lama-lama semangatnya bisa terkikis juga,” katanya di kawasan Jakarta Selatan, Selasa, 28 Juli 2026.

Menurut dia ketika para sineas menawarkan film dengan cerita yang menarik dan memiliki kebaruan tidak menyatu dengan sisi bisnis para investor. “Ketika sineas ketemu investornya, ditanya balik modalnya kapan? Kan bingung. Sebab itu pentingnya program pemerintahan yang mampu mengedukasi secara dua sisi sineas sekaligus investor,” ujar Ryza.

Ryza mengatakan, jika ekosistem perfilman sehat dari berbagai sisi maka akan memunculkan potensi ke arah bisnis, yang juga berpengaruh kepada para investor. “Akhirnya orang tak ragu untuk investasi, hingga ke tahap buka bioskop di daerah. Karena investor bisa mengukur secara proyeksi dan itu masalah sekarang, belum bisa diukur jika orang mau berinvestasi,” tuturnya.

Masalah Penambahan Bioskop di Indonesia

Sementara Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia, Fauzan Zidni, mengatakan bioskop cenderung berhubungan dengan bisnis sehingga jika diperlukan afirmasi dari pemerintah bentuknya bisa beberapa kemudahan seperti diskon pajak atau biaya administrasi untuk pembangunan bioskop di daerah-daerah. “Tapi juga harap dibedakan antara pembangunan tempat tonton alternatif yang sifatnya kebudayaan dengan bioskop yang tujuannya adalah komersil,” ujarnya.

Menurut dia, ketimpangan akses menonton, khususnya di daerah-daerah setingkat kabupaten bisa diisi melalui bioskop independen. Sebab, tiga jaringan bioskop besar seperti XXI, CGV, dan Cinepolis umumnya membuka bioskop di mall. “Saya pikir kebijakannya perlu diberikan untuk mendukung pembangunan bioskop-bioskop itu. Kalau misalnya memang negara mau berpartisipasi, bagaimana caranya ya harus insentif,” kata Fauzan.

Read Entire Article