Guru Besar-Intelektual Kecam Penggembosan Gerakan Mahasiswa

PULUHAN figur yang berasal dari unsur Guru besar, pegiat, hingga intelektual dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga di Indonesia menyatakan dukungan terhadap gerakan mahasiswa yang bergerak untuk tegaknya keadilan dan demokrasi. Mereka tergabung dalam Forum Intelektual Antar Disiplin atau FIAD.

Perwakilan FIAD, Usman Hamid, mengatakan dukungan kelompoknya tak terlepas dari kian masifnya upaya penggembosan, penekanan, hingga kooptasi dari gerakan-gerakan kritik yang dilakukan mahasiswa. Tindakan tersebut menjadi ancaman nyata bagi demokrasi dan kebebasan sipil. "Gerakan mahasiswa adalah pilar penting sejarah perjuangan bangsa ini," kata Usman dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Juni 2026.

Dia menjelaskan, dari masa ke masa gerakan mahasiswa telah membuktikan diri sebagai agen perubahan yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Saat isu krusial seperti ketimpangan ekonomi hingga kebebasan sipil diabaikan negara, mahasiswa menjadi harapan bagi masyarakat untuk mengingatkan supremasi sipil.

Karenanya, kata Usman, FIAD mengecam segala bentuk penggembosan maupun intimidasi yang dilakukan terhadap gerakan mahasiswa. Apalagi, kebebasan berekspresi dan berorganisasi adalah hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi.

Dia mengingatkan, peran intelektual tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tapi juga di ruang publik. Sebagai kaum terdidik, FIAD memiliki tanggung jawab moral untuk membela kebenaran dan keadilan, khususnya yang disuarakan melalui gerakan mahasiswa.

"Karena itu kami menyatakan dukungan penuh kepada gerakan mahasiswa dan akan terus bersolidaritas dalam memperjuangkan cita-cita pendiri bangsa yang berlandaskan kemanusiaan dan keadilan sosial," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia itu.

Adapun puluhan guru besar, pegiat, hingga intelektual yang tergabung dalam FIAD, beberapa di antaranya adalah pengajar STF Driyarkara, Setyo Wibowo; guru besar hukum tata negara Universitas Padjajaran, Susi Dwi Harijanti; guru besar FH Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar hingga mantan Jaksa Agung, Marzuki Darusman.

Sebelumnya, dalam laporan berjudul "Cara Penguasa Menggembosi Gerakan Mahasiswa" yang terbit pada 25, Juni 2026, Tempo mengulas upaya-upaya kekuasaan untuk mengkooptasi gerakan mahasiswa, misalnya suap kepada mahasiswa Universitas Bung Karno untuk memindahkan lokasi demonstrasi dan beraudiensi tertutup dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebelum kasus UBK mencuat, sejumlah organisasi mahasiswa yang menamakan diri BEM Bersatu telah menyampaikan penolakan terhadap dugaan penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. 

"Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," kata juru bicara Rahmat Djimbula di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2026. Ia menekankan, perlunya menjaga independensi gerakan mahasiswa dari intervensi politik praktis. Laporan lengkap soal penggembosan gerakan mahasiswa dapat dibaca di sini.