JPPI: Program Sekolah Swasta Gratis Jakarta Masih Terbatas

KOORDINATOR Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Jakarta menggandeng sekolah swasta dalam skema pendidikan gratis masih bersifat parsial dan belum menjangkau seluruh kebutuhan siswa.

Ia menyebut program sekolah swasta gratis menjadi langkah maju dibanding daerah lain serta bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan tanpa biaya. Namun cakupannya dinilai masih terbatas dan belum menyentuh seluruh anak di sekolah swasta.

“Ini langkah maju, tapi masih parsial dan belum menjangkau semua anak di sekolah swasta,” kata dia dihubungi Senin, 4 Mei 2026.

Menurut Ubaid, potensi program untuk menekan angka putus sekolah tetap ada, terutama bagi siswa yang tidak tertampung dalam sistem zonasi. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada jumlah sekolah yang dilibatkan dan besaran bantuan yang diberikan. Saat ini program mencakup 103 sekolah, angka yang dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal di Jakarta.

Ia juga menyoroti keterbatasan daya tampung bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Skema sekolah gratis hanya mampu menampung sekitar 10 hingga 15 persen dari total penerima KJP. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan besar antara kebutuhan dan kapasitas yang tersedia di lapangan.

Masalah utama, menurut Ubaid, tetap pada faktor ekonomi. Ketika siswa tidak diterima di sekolah negeri, mereka terpaksa beralih ke sekolah swasta dengan biaya yang sering kali tidak terjangkau. Tanpa intervensi penuh untuk menggratiskan sekolah swasta, beban biaya ini menjadi penghalang utama akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera.

Sementara keterbatasan daya tampung sekolah negeri juga memperparah situasi. Data menunjukkan kapasitas SMA negeri di Jakarta hanya sekitar 35 persen dari total kebutuhan. Artinya, mayoritas siswa harus bersaing ketat atau beralih ke sekolah swasta berbayar, yang dinilai sebagai kegagalan pemenuhan hak pendidikan.

“Minimnya ketersediaan kursi negeri ini adalah bentuk kegagalan pemenuhan hak konstitusi warga negara,” ujar dia. 

Jika kondisi ini terus berlanjut, Ubaid mengingatkan risiko meningkatnya pekerja anak dan putus sekolah permanen. Ia menilai pemerintah perlu segera memperluas kapasitas sekolah negeri atau menggratiskan sekolah swasta secara menyeluruh agar tidak memperpanjang siklus kemiskinan.

“Jakarta adalah kota dengan anggaran besar, namun sangat ironis jika daya tampung sekolah negeri sangat minim. Ini adalah bom waktu,” ujar dia. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan program sekolah gratis di sekolah swasta. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025 yang menetapkan 103 sekolah swasta sebagai penerima dengan total anggaran Rp 253,6 miliar.

Sebanyak 40 sekolah merupakan penerima lanjutan dengan pendanaan selama Januari–Desember 2026. Adapun 63 sekolah lainnya berstatus penerima baru dengan pendanaan Juli–Desember 2026. Program ini mencakup jenjang SD hingga SLB dan tersebar di lima wilayah kota administrasi.