Koalisi Sipil Serahkan Surat Andrie Yunus untuk Prabowo

KOALISI masyarakat sipil yang menamakan diri Solidaritas untuk Andrie Yunus melakukan aksi simbolik di kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat pagi, 17 April 2026. Sekitar 15 orang perwakilan koalisi menyambangi Istana untuk mengantarkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa dari mereka tampak membentangkan spanduk hitam bertuliskan "Presiden, segera bentuk TGPF! Adili pelaku di peradilan umum, bukan peradilan militer". Kemudian, ada pula spanduk bertuliskan “Mau jabatan sipil, tapi takut peradilan sipil” dan “Kami ingin punya Presiden Kesatria”.

Seorang perwakilan koalisi tampak membawa secarik surat berwarna hijau yang dituliskan oleh Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus. Sementara itu, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya terlihat menenteng bingkai foto berisi surat dari koalisi yang dicetak besar. Kedua surat itu ditujukan kepada Prabowo melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Dimas berujar, kedatangan koalisi ke Istana bertujuan menegaskan kembali pentingnya penyelesaian kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus secara menyeluruh. Selain itu, koalisi bermaksud memberikan tekanan bagi Prabowo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta alias TGPF independen. Kemudian, koalisi juga menyampaikan sikap penolakan Andrie Yunus terkait dengan penyelesaian kasusnya di ranah peradilan militer.

“Tentu paling utama esensinya adalah penyerahan surat tersebut kepada pihak Sekretariat Negara untuk nanti dapat diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia,” ucap Dimas di depan gerbang kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat.

Aksi simbolik ini dihalangi oleh petugas pengamanan Istana Kepresidenan. Mereka menyebut aksi itu tidak berizin. Para petugas pengamanan dan sejumlah anggota koalisi yang hadir juga sempat beradu mulut. “Tahu hukum? Enggak begini caranya,” ujar salah satu petugas.

Pada akhirnya, beberapa perwakilan koalisi dipersilakan masuk ke gedung Kementerian Sekretariat Negara untuk menyerahkan surat-surat kepada Prabowo.

Aktivis hak asasi manusia, Andrie Yunus, disiram air keras di persimpangan Jalan Salemba 1-Talang, Jakarta Pusat, pada Kamis tengah malam, 12 Maret 2026. Akibat serangan tersebut, Wakil Koordinator KontraS itu menderita luka bakar di beberapa bagian tubuhnya. Kini ia masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.

Kepolisian Polda Metro Jaya awalnya mengusut kasus teror itu, lalu merilis inisial dua orang yang diduga pelaku penyerangan. Di hari yang sama, Pusat Polisi Militer TNI menangkap empat orang terduga pelaku dengan inisial NDP, SL, BHW, dan ES. NDP berpangkat kapten, SL dan BHW berpangkat letnan satu, sedangkan ES berpangkat sersan dua. Keempat tersangka merupakan anggota Badan Intelijen Strategis TNI.

Perkembangan terbaru, Puspom TNI telah melimpahkan berkas perkara keempat tersangka ke Pengadilan Militer Jakarta II-08 Jakarta. Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta Kolonel Corps Hukum (Chk) Andri Wijaya mengklaim motif penyiraman yang dilakukan keempat tersangka adalah dendam pribadi. Andri Wijaya berujar, dendam pribadi tersebut dipicu oleh peristiwa sebelumnya yang melibatkan korban. 

Peristiwa yang dimaksud adalah ketika Andrie Yunus menerobos rapat tertutup pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang berlangsung di salah satu hotel di Jakarta Pusat, pada 2025.