Menteri Lingkungan Hidup MintaPengusaha Sawit Ikut Cegah Karhutla

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta perusahaan perkebunan kelapa sawit ikut mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sikap tidak diam itu dianggap penting untuk menghadapi risiko kebakaran di awal kemarau, terutama di lahan gambut dan perkebunan.

Hanif mengingatkan hal tersebut dalam rapat koordinasi bersama organisasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Pekanbaru, Riau, pada Sabtu, 10 Mei 2025. Riau termasuk rawan dan memiliki potensi tinggi terjadinya karhutla.

“Jika perusahaan bisa mengimplementasikan sistem manajemen kebakaran yang baik, maka kita memiliki harapan besar untuk mencapai target zero kebakaran di wilayah perkebunan,” katanya agenda tersebut, dikutip dari keterangan tertulis.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, ada 184 titik panas yang ditemukan di seluruh Indonesia hingga 9 Mei lalu. Jumlah ini melandai 61 persen dibanding 2024. Namun, Karhutla tetap menjadi ancaman besar di wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.

“Angka hotspot ini adalah indikator nyata dari meningkatnya kerawanan kebakaran. Meski ada penurunan, kita tidak boleh lengah,” ujar Hanif.

Dia menyebut perubahan iklim dan pola cuaca semakin ekstrem. Dampaknya termasuk kemarau panjang yang menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kebakaran hutan. Hanif meminta GAPKI dan seluruh perusahaan anggotanya tidak tinggal diam. Entitas pengelola perkebunan dianggap berperan vital mengendalikan karhutla.

Dalam kegiatan kunjungan kerja ke Riau, Hanif sempat mengunjungi Tim Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (TKTD) di PT Kimia Tirta Utama (KTU), anak perusahaan Astra Agro di Kabupaten Siak. Dia juga mengikuti seremoni penanaman pohon endemik, serta mengunjungi kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang dikelola oleh PT KTU, tempat pelestarian beberapa spesies endemik dan terancam punah.

Untuk bencana Karhutla, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar serangkaian modifikasi cuaca, yaitu pada 1-7 Mei, kemudian disambung hingga 12 Mei 2025. Operasi ini menyasar lahan gambut yang rawan terbakar ketika kemarau panjang, serta untuk mengisi embung-embung cadangan air.

“Dengan mempertimbangkan masih adanya potensi awan hujan yang bisa diturunkan, untuk memaksimalkan upaya pembasahan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari pada Rabu, 7 Mei 2025.