Peluang Perluasan Transaksi Mata Uang Lokal Kian Terbuka

DEPUTI Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menilai struktur perdagangan Indonesia telah membuka peluang perluasan transaksi mata uang lokal. Sebab, mayoritas mitra dagang utama merupakan negara dengan ekonomi non-dolar.

Ia menyebutkan surplus perdagangan sekitar US$ 1,27 miliar pada Februari 2026 terutama ditopang ekspor nonmigas seperti batu bara, minyak sawit, serta besi dan baja. Pernyataan itu disampaikan Ferry saat menghadiri agenda Bank of China Multilateral Business Dialogue di Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026

“Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah bersama-sama memajukan kerangka Local Currency Transaction/LCT untuk mendiversifikasi pembayaran bilateral," kata Ferry seperti dikutip dari keterangan resmi pada Sabtu, 11 April 2026.

Selain mendiversifikasi pembayaran bilateral, LCT dibuat untuk meningkatkan efisiensi pasar, memperdalam pasar keuangan, dan mengurangi volatilitas nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa partisipasi BUMN saat ini berada pada kisaran 10–19 persen dari total transaksi mata uang lokal/LCT yang dinilai menunjukkan ruang ekspansi. Kerangka LCT Indonesia, menurut dia, terus berkembang sejak diluncurkan pada 2018 dan telah dimanfaatkan di berbagai sektor seperti manufaktur, listrik dan gas, transportasi, perdagangan, dan jasa.

Menurut Ferry, pada 2025 LCT telah diterapkan dengan enam mitra utama, yakni Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Pengaturan bilateral disebut terus diperluas untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama keuangan regional.

Dalam penjelasannya, Ferry mendetailkan nilai transaksi LCT pada Januari–Februari 2026 mencapai sekitar US$ 8,45 miliar, atau naik dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar US$ 3,21 miliar. Jumlah pengguna tercatat 14.621 pada Februari 2026, dengan rata-rata 16.030 pengguna per bulan, lebih tinggi dari rata-rata bulanan 2025 sebesar 9.720 pengguna.

Dalam praktiknya, kata dia, LCT memungkinkan transaksi lintas batas diselesaikan langsung dalam mata uang lokal tanpa bergantung pada dolar AS. Skema ini didukung fleksibilitas Foreign Exchange Administration, mekanisme pengawasan dan pemantauan, serta Appointed Cross Currency Dealer.

Pemerintah, ucap Ferry, juga membentuk Gugus Tugas LCT Nasional yang terdiri atas 10 kementerian dan lembaga untuk memperkuat koordinasi kebijakan serta mempercepat adopsi transaksi mata uang lokal, terutama untuk kegiatan ekspor-impor. Melalui skema ini, pemerintah disebut menyiapkan fasilitas, insentif, dan proses yang disederhanakan bagi pelaku usaha.

Lebih jauh Ferry menilai pengembangan LCT sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kerentanan eksternal, dan memperkuat kerja sama keuangan multilateral melalui kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha.