Pemerintah Tanggapi Positif Penilaian ADB dan FTSE Russel

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perekonomian mengklaim dua pengakuan lembaga internasional yang terbit dalam waktu berdekatan telah menegaskan ketangguhan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dan dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian dunia. Dua lembaga internasional itu adalah Bank Pembangunan Asia (ADB) dan lembaga penyedia indeks global FTSE Russel.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, manyatakan, laporan ADB dalam Asian Development Outlook April 2026 memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,2 persen pada 2026 dan 2027, meningkat dari realisasi 5,1 persen pada 2025.

Selain itu, FTSE Russell pada 7 April 2026 memutuskan mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market. "Dan menyatakan tidak mempertimbangkan Indonesia masuk dalam watchlist penurunan status,” kata dia dalam keterangan resmi, Selasa, 14 April 2026.

Menurut Haryo, dua sinyal tersebut muncul di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah, volatilitas harga energi, dan ketegangan perdagangan internasional yang menekan sejumlah negara di kawasan. Proyeksi ADB untuk Indonesia disusun dengan asumsi stabilisasi dini konflik tersebut, dan berada di atas proyeksi subregional Asia Tenggara sebesar 4,7 persen pada 2026.

ADB menilai kekuatan permintaan domestik, inflasi yang terkendali di kisaran 2,5 persen sesuai target pemerintah, serta kebijakan moneter yang terkalibrasi menjadi tiga faktor pembeda kinerja Indonesia dibandingkan dengan negara sebaya di kawasan.

Dari sisi pendorong pertumbuhan ekonomi, ADB mencatat penguatan konsumsi rumah tangga pada awal 2026 yang didukung peningkatan produktivitas pertanian serta efek musiman Ramadan dan Idul Fitri. Pembangunan infrastruktur publik yang berlanjut dan meningkatnya partisipasi sektor swasta dalam investasi hilir juga dinilai menopang momentum ekonomi.

Arus masuk penanaman modal asing yang solid disebut membantu pembiayaan kesenjangan eksternal sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar. Kebijakan fiskal yang terarah turut dinilai menjaga daya beli rumah tangga dan momentum investasi. Sementara itu, keputusan FTSE Russell disebut mencerminkan kemajuan reformasi struktural pasar modal yang tengah dijalankan.

Lembaga itu mencatat implementasi delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal, antara lain peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor menjadi 39 kategori, penetapan batas minimum free float 15 persen, serta penerapan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC) sebagai peringatan dini bagi investor.

FTSE Russell, kata Haryo, juga menempatkan Indonesia dalam klasifikasi yang setara dengan Cina dan India. Otoritas Jasa Keuangan pun menyambut penilaian tersebut sebagai bukti reformasi pasar modal menunjukkan kemajuan yang positif dan kredibel di mata penyedia indeks global. OJK menyebut hasil ini sebagai cerminan konsistensi upaya peningkatan tata kelola dan transparansi pasar.

Lebih jauh, pemerintah memandang dua pengakuan tersebut sebagai validasi arah kebijakan makroekonomi yang dijalankan, yakni menjaga permintaan domestik, memperkuat fondasi fiskal, menjaga kredibilitas moneter, dan melanjutkan reformasi struktural pasar keuangan.

Pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk terus mengakselerasi reformasi menjelang tinjauan kuartalan FTSE Russell pada Juni 2026 serta tinjauan MSCI pada Mei 2026, dengan tujuan memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan tahan terhadap guncangan eksternal.