Perkuat Ekosistem Kewirausahaan, Gubernur Sumut Siapkan Modal untuk UMKM

INFO TEMPO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengalokasikan bantuan permodalan senilai Rp50 miliar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2027 mendatang. Program tersebut disiapkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan sekaligus mendukung target nasional menciptakan 10 juta wirausaha baru. Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan yang diselenggarakan Universitas Sumatera Utara (USU) di Auditorium USU, Medan, Kamis, 20 Agustus 2026.

Pada kegiatan tersebut, Bobby menjelaskan, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Sumut, Sumut memiliki sekitar 1,4 juta unit UMKM dengan rasio kewirausahaan mencapai 4,1 persen. Dari jumlah itu, 98,9 persen merupakan usaha mikro dan kecil.

"Angkatan kerja kita sebesar 8 juta lebih dan dari jumlah itu sekitar 5 persen belum masuk dunia kerja atau usaha. Dan ini PR kami. Makanya dengan program peningkatan dan pengembangan UMKM ini, berbagai pihak turut serta mendorong upaya menyejahterakan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, tentu kami sangat berterima kasih. Karena upaya ini memang butuh kolaborasi bersama," katanya.

Menurut Bobby, sektor kuliner dan pariwisata menjadi kekuatan utama Sumut yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Karena itu, Pemprov Sumut berkomitmen memberikan dukungan, terutama dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha.

"Kalau kuliner kita memang hanya dua pilihan, enak atau enak kali. Namun memang dalam perkembangannya, sebagian besar tuntutannya adalah permodalan. Makanya seperti Bank Sumut, kami sudah salurkan bantuan usaha dengan bunga sangat ringan. Termasuk tahun depan rencananya kita akan kucurkan Rp50 miliar bantuan usaha untuk UMKM," jelasnya.

Selain akses pembiayaan, Bobby menegaskan pelaku UMKM juga membutuhkan pelatihan dan pembinaan melalui program inkubasi usaha. Pembinaan tersebut mencakup manajemen usaha, konsultasi bisnis, fasilitasi pembiayaan, hingga promosi produk agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

Program ini mencakup pelatihan hingga bantuan akses pembiayaan bagi masyarakat. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana pelaku UMKM mampu mengelola keuangan usahanya dengan baik. “Modal usaha tidak bisa dipakai ke tempat lain, harus fokus. Tetapi yang bisa itu adalah margin-nya atau keuntungan yang kita kategorikan sebagai gaji. Memang kesannya kurang cocok dari segi pendekatan sosial. Tetapi kalau kita berpandangan ke depan untuk kesejahteraan, memang harus serius pengelolaannya," katanya.

Maman berharap USU bersama seluruh pemangku kepentingan terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM, sehingga semakin banyak usaha mikro dan kecil yang mampu naik kelas dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. (*)