Polisi dan Imigrasi Cegah Keberangkatan 51 Jemaah Haji

KEPOLISIAN Resor atau Polres Bandara Soekarno-Hatta dan Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan keberangkatan 51 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga akan menunaikan ibadah haji melalui jalur nonprosedural atau haji ilegal. Puluhan jemaah haji ilegal yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia itu dicegah ketika akan berangkat melalui Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta sejak 18 April hingga 4 Mei 2026.

"Enam kali dilakukan pencegahan dengan jumlah sekitar 51 orang," ujar Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Komisaris Besar Wisnu Wardana ketika ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta pada Selasa 5 Mei 2026.  

Menurut Wisnu, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap calon jemaah, pendalaman keterangan, hingga penelusuran terhadap penyedia jasa perjalanan atau travel yang terlibat. "Kami juga berkoordinasi dengan Satuan Tugas atau Satgas Haji Polri untuk memperkuat pengawasan," katanya. 

Wisnu mengatakan, dari hasil pemeriksaan para calon jemaah mengaku telah membayar biaya antara Rp 200 juta hingga Rp 250 juta per orang kepada pihak penyelenggara. " Mereka berharap dapat berangkat haji tanpa menggunakan visa resmi," kata Wisnu.  

Menurut Wisnu, hal tersebut tentu sangat merugikan masyarakat. Ia juga mengimbau agar tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan keberangkatan haji tanpa prosedur resmi. Pemerintah Indonesia bersama Arab Saudi telah meningkatkan sistem pelayanan haji agar lebih aman dan nyaman. Karena itu, masyarakat diminta mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan. 

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdhana mengatakan, dari 51 orang yang dicegah dilakukan 52 kali penindakan. "Jadi satu orang mencoba lebih dari satu kali," kata Galih. 

Galih merinci, 12 orang dicegah pada 18 April, satu orang pada  19 April, enam orang pada 22 April, 23 orang pada 1 Mei 2026. Selanjutnya enam orang di 3 Mei, dan  4 orang di 4 Mei 2026. 

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bandara Soekarno-Hatta Komisaris Yandri Mono mengungkapkan, puluhan calon jemaah haji nonprosedural tersebut berangkat secara bertahap. "Mereka berkumpul di sejumlah hotel di sekitar Bandara Soekarno-Hatta," kata Yandri. 

Yandri mencontohkan, dari 51 jemaah haji ilegal yang gagal berangkat, 47 orang diantaranya berada dalam satu kelompok yang dipimpin oleh seorang koordinator lapangan. "Peran koordinator lapangan merekrut calon jemaah, mengatur perjalanan, hingga berupaya meloloskan mereka melalui proses check-in dan pemeriksaan imigrasi," ucapnya.  

Para jemaah, kata Yandri, bahkan telah dibekali dokumen seperti paspor, iqomah (izin tinggal), dan audah (izin keluar-masuk Arab Saudi), seolah-olah mereka adalah pekerja yang kembali dari cuti. Menurut Yandri, biaya yang dipungut dari jemaah mencapai Rp 220 juta per orang, dengan rincian untuk pengurusan dokumen, tiket perjalanan, hingga biaya “koordinasi” di bandara.  

Pencegahan keberangkatan puluhan jemaah haji ilegal yang berasal dari Bandung, Rangkas Bitung, Kalimatan, Surabaya hingga Sulawesi itu dilakukan setelah polisi melakukan pendalaman bersama pihak imigrasi.  

Pada 2 Mei 2026, petugas mendapat informasi rencana keberangkatan 23 WNI melalui Terminal 3 internasional. Setelah dilakukan pendalaman bersama pihak imigrasi, keberangkatan tersebut berhasil digagalkan. 

Polisi juga menemukan bahwa dari total 47 jemaah yang dikoordinasikan oleh seorang koordinator lapangan. Sebanyak tujuh orang sempat berhasil berangkat lebih dulu, sementara sisanya masih tertahan dan sebagian menginap di hotel sekitar bandara.