Wali Kota Fadly Amran bersama Satgas PRR Tinjau Dampak Banjir di Padang

INFO TEMPO - Dampak Banjir yang melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026, mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera. Wali Kota Padang, Fadly Amran, melakukan audiensi dan peninjauan dampak banjir bersama Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigadir Jenderal Polisi Yopie Indra Prasetya Sepang, beserta anggota tim di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa, 11 Agustus 2026.

Juga hadir unsur Forkopimda Kota Padang, sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Padang, serta pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, dan unsur terkait lainnya. Usai audiensi, Satgas PRR bersama Wali Kota Fadly Amran dan jajaran meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir cukup parah di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, yakni Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo RT 03 RW 06.

Peninjauan juga dilakukan ke kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah. Fadly Amran menyampaikan, banjir 3 Agustus 2026 merupakan kejadian kedua setelah Kota Padang dilanda bencana hidrometeorologi pada November 2025. 

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya titik rawan yang membutuhkan penanganan pemerintah pusat, sehingga usulan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) perlu diperbarui agar mencakup seluruh kawasan terdampak. "Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang," kata Fadly Amran.

Fadly Amran menyebutkan, total kebutuhan penanganan banjir Kota Padang dalam dokumen R3P mencapai sekitar Rp955,771 miliar. Usulan tersebut meliputi pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase di kawasan Bypass depan Kantor Wali Kota, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart, serta normalisasi Batang Maransi.

"Juga pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal, serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji. Kita berharap seluruh usulan ini dapat diterima pemerintah pusat," ujarnya.

Brigadir Jenderal Polisi Yopie Indra Prasetya Sepang menilai langkah Pemko Padang dalam menangani dampak bencana telah berjalan cepat, baik dalam penanganan darurat maupun progres rehabilitasi dan rekonstruksi. “Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya," ujar Yopie.

Menurut dia, banjir 3 Agustus di Kota Padang merupakan kejadian berulang yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam, termasuk terhadap usulan penambahan kegiatan dalam rencana induk. Yopie menjelaskan, hasil Monev khusus penanganan pascabanjir di Kota Padang akan menjadi bahan evaluasi Satgas PRR untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk usulan Pemko Padang terkait penambahan komponen R3P.

“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi," ucapnya. (*)