30 Ribu Calon Manajer Kopdes Mulai Jalani Pelatihan Militer

KEMENTERIAN Pertahanan resmi memulai Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk menjadi manajer pada Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih pada Rabu, 17 Juni 2026. Pelatihan militer akan berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli 2026.

Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, total terdapat 35.476 calon manajer yang mengikuti pelatihan ini. Jumlah itu terdiri dari 30 ribu calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Rico mengatakan, ribuan peserta ini akan mendapatkan pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan, yang dipadukan dengan pelatihan manajerial dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan koperasi dan kampus nelayan. “Pelatihan direncanakan dilaksanakan di 67 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata dia melalui dalam keterangan tertulis pada Rabu, 17 Juni 2026. 

Menurut Rico, selama 30 hari pertama pelatihan peserta akan dilatih tentang kedisiplinan dan bela negara. Setelah itu, peserta akan mengikuti pelatihan manajerial selama 15 hari. “Pelatihan manajerial ini disusun bersama kementerian teknis terkait,” ujar dia. 

Dalam upacara pembukaan pelatihan yang digelar di Landasan Udara Perdana Halim Kusuma, Jakarta, pada Selasa, 16 Juni 2026, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan sistem pelatihan militer semacam ini merupakan upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Melalui pendidikan dasar kemiliteran dan pembekalan manajerial, kata dia, peserta diharapkan menjadi penggerak pembangunan ekonomi masyarakat serta memperkuat ketahanan nasional. “Program ini diharapkan melahirkan lulusan yang adaptif, inovatif, dan siap mengabdi bagi bangsa,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Pertahanan pada Rabu, 18 Juli 2026.